Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Akan Menyaring Program MP3EI

Kompas.com - 08/09/2014, 08:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pembangunan infrastruktur bertajuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak tiga tahun silam tak semua akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menganggap terdapat perbedaan orientasi pembangunan antara pemerintahan yang akan dibangunnya dengan pemerintahan saat ini. "Kami fokus pada kedaulatan pangan beserta seluruh infrastrukturnya. Selain itu, prioritas kami ialah transportasi laut dan berbasis rel," ujar Jokowi, akhir pekan lalu.

Proyek infrastruktur untuk mencapai kedaulatan pangan, antara lain membangun sistem irigasi, membangun waduk, mencetak lahan-lahan pertanian baru, hingga menyediakan subsidi pupuk. Meskipun begitu, ada sejumlah proyek MP3EI yang akan dilanjutkan.

Seperti megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang berkapasitas 2x1.000 Megawatt (MW). Kelanjutan PLTU Batang juga akan disempurnakan dengan rencana pemerintah baru untuk meningkatkan pembangunan pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan.

Di luar infrastruktur kelistrikan, pemerintahan baru akan menggagas proyek baru seperti tol laut yang berupa revitalisasi pelabuhan dan pembangunan kapal sehingga bisa menjadi transportasi penghubung antar pulau. Tak berhenti sampai, pemerintah baru juga akan menuntaskan proyek jalan tol Trans Jawa dan akan disempurnakan dengan mendorong sejumlah proyek jalan tol baru untuk dibangun di jalur selatan Pulau Jawa.

"Intinya, pemerintahan baru akan membangun infrastruktur sesuai dengan visi dan misi awal untuk mendorong ekonomi kerakyatan," kata Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota Tim Ekonomi, Jokowi-JK. Hendrawan Supratikno mengatakan program MP3EI yang baik pasti akan dilanjutkan pemerintahan baru dan yang kurang baik akan ditinggalkan. "Perbedaan pandangan pemerintah sekarang dengan pemerintah baru tidak boleh mengganjal proses transisi pemerintahan," kata Hendrawan. (Asep Munazat, Fahriyadi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com