Ini Sumber-sumber Pemborosan di RAPBN 2015

Temuan terbaru Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menguak sumber-sumber pemborosan yang "bergelayut" di RAPBN 2015. Pertama, anggaran rapat kementerian dan lembaga. Bayangkan, dalam setahun, anggaran rapat instansi Rp 18,1 triliun.  

Kedua, biaya perjalanan dinas kementerian yang "total kopral" mencapai Rp 15,5 triliun. "Dua pos itu menyumbang pemborosan anggaran sampai Rp 33,6 triliun," ujar Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Selasa (9/9/2014). 

Yang ketiga adalah dana belanja IT. Meski tahun ini anggaran belanja IT terbilang jumbo, yakni mencapai Rp 14 triliun untuk proyek e-goverment, proyek itu tak tuntas 100 persen. Dana sebesar itu belum mampu menciptakan sistem terkoneksi antar-kementerian. Bahkan, bandwidth yang terpakai hanya 15 persen.

Keempat, pemborosan lain adalah belanja pegawai. Dalam nota keuangan RAPBN 2015, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai mencapai Rp 263,9 triliun. Jika termasuk anggaran pegawai pemerintah daerah dan anggaran pendidikan daerah, jumlahnya superjumbo, Rp 340 triliun.

Anggaran ini untuk kenaikan gaji PNS yang naik 6 persen serta kenaikan uang makan PNS sehari dari Rp 5.000 per hari menjadi Rp 30.000, dan TNI/Polri menjadi Rp 50.000. 

Ini belum termasuk dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini banyak salah sasaran. Dalam RAPBN 2015, pagu belanja subsidi BBM adalah Rp 291,1 triliun, naik dari APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun.

Pemborosan lain, kelima, ya soal pengadaan mobil Mercedes-Benz alias Mercy untuk para menteri dan pejabat negara. Dalam dokumen lelang tertanggal 24 Agustus adalah PT Mercedes-Benz Indonesia. 

Harga total mobil itu sebesar Rp 91,94 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 104,4 miliar. 

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjelaskan, penunjukan Mercedes-Benz dengan dua pertimbangan. Pertama, harga mobil yang ditawarkan lebih murah dibanding harga mobil dinas menteri saat ini. Kedua, Mercy menawarkan harga termurah dari peserta lelang. Itu pun, kata Sudi, sudah termasuk biaya perawatan mobil.  

Tak menolak mobil Mercy dari Pemerintah SBY,  Hasto mengatakan, kebijakan itu akan ditentukan pasca-pelantikan Jokowi-JK. Yang pasti, pemerintah baru kelak harus berupaya "menyunat" pemborosan anggaran agar ekonomi bisa tancap gas. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika)