Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Menteri ESDM yang Berani Berantas Mafia

Kompas.com - 18/09/2014, 08:27 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Bursa pemilihan menteri untuk kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sedang menghangat. Jokowi sudah memastikan kabinetnya nanti akan terdiri dari 34 kementerian. Dari jumlah kementerian itu, 18 menteri berlatar belakang profesional, sedangkan 16 menteri berlatar belakang profesional dari partai politik.

Pergantian pucuk pimpinan kementerian itu sekaligus membawa angin segar pada perubahan. Begitu pula harapan pada kinerja Kementerian ESDM yang menjadi penanggung jawab segala kebijakan energi di Tanah Air.

Masalahnya, kinerja kementerian ESDM itu masih jauh panggang dari api. Salah satunya ketidakmampuan Kementerian ESDM melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Asal tahu saja, produksi minyak dan gas (migas) Indonesia terus turun dalam kurun sepuluh tahun terakhir saat ini hanya sekitar 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhan BBM di dalam negeri mencapai 1,8 juta barel per hari. 

Atas ketidakmampuan itu, Chief Executive Officer PT Mustang Inti Corp Poltak Sitanggang menuding praktik mafia dimulai dengan membuat regulasi dari sektor hulu untuk menghambat kegiatan eksplorasi. Sementara anggaran untuk subsidi terus membengkak.

Setali tiga uang, Wakil Ketua Umum Indonesia Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah mengatakan, dua masalah utama sektor migas yang masih menjadi borok di tubuh Kementerian ESDM soal subsidi BBM dan adanya jaringan mafia migas. Oleh karena itu, syarat mutlak orang yang pantas menempati kursi panas tersebut adalah tak terkait jaringan mafia migas.

Menyadari masalah yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik berpendapat, orang yang bisa memberantas paraktek mafia migas di Tanah Air adalah dia yang berasal dari mahzab mineral dan batubara. " Karena hanya orang dengan latar belakang mineral dan batubara lah yang memiliki keberanian untuk menghantam mafia migas. Kalau orang dengan latar belakang migas dikhawatirkan sejak 5 tahun belakangan  sudah terkontaminasi jejaring mafia migas," ujar Ladjiman.

Syarat lain, Menteri ESDM harus berkomitmen berani mengubah sistem kontrak migas dari production sharing contract (PSC) menjadi sistem kontrak karya. Dengan penggantian ini, mekanisme cost recovery akan berubah menjadi mekanisme cost flow. Dus, sistem kontrak karya itu akan memudahkan pemerintah melakukan divestasi dan investasi pada industri migas.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas ) Effendi Sirajuddin punya pendapat berbeda. Menurut dia, Menteri ESDM harus berasal dari kalangan industri migas. Alasan dia, menteri yang berasal dari industri migas bisa bekerja lebih cepat. 

Sebaliknya, Effendi menduga menteri yang berasal dari kalangan perguruan tinggi dan  birokrat biasanya lamban. "Kalau sudah begini, maka sektor energi kita bisa mandek dan menyebabkan stagnasi ekonomi. Ujungnya bisa kerusuhan sosial, " alasan Effendi.

Soal nama yang layak hampir semua malu-malu menyebut satu nama. Namun dari penelusuran KONTAN, nama yang beredar di kalangan pengusaha industri migas saat ini yang dianggap layak misalnya, Kurtubi, Ari Soemarno, R Proyono, Darmawan Prasodjo, Kuntoro Mangkusubroto, Sukhyar, hingga Poltak Sitanggang. Siapa yang dipilih? Hanya Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tahu. (Agustinus Beo Da Costa)

baca juga: Inilah Nama-nama Menteri Ekonomi Pilihan Ekonom

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com