Menkeu Bilang Isu "Urgent" Ekonomi di Kabinet Jokowi Bukan Pengalihan Subsidi BBM

"Yang paling urgent adalah kita harus bisa menjaga ketahanan ekonomi kita menghadapi normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat pada tahun depan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok," kata Bambang usai serah terima jabatan Menteri Keuangan dengan Chatib Basri, di Jakarta, Senin (27/10/2014).

"Satu lagi, (untuk menghadapi) jatuhnya harga komoditas. Ketahanan ekonomi kita memang harus diperkuat, termasuk ketahanan fiskal dan sektor keuangan," lanjut Bambang. Berbeda dengan polemik yang beredar di masyarakat, dia mengatakan wacana pengalihan subsidi bahan bakar minyak justru belum dibahas dalam sidang kabinet.

"Pokoknya kita tidak membahas dulu mengenai (pengalihan subsidi) itu karena itu belum jadi bahasan di sidang kabinet," tepis Bambang. Dia juga menolak memastikan bahwa pengalihan subsidi BBM akan efektif per 1 November 2014.

Bambang hanya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menjaga defisit neraca berjalan tidak terus membesar. "Presiden kasih arahan supaya sektor-sektor yang bisa cepat membantu pengurangan defisit berjalan. Contohnya, yang paling gampang itu tourism. Itu harus diutamakan," tutur Bambang.

Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Bambang mengatakan defisit neraca transaksi berjalan tak bisa ditahan dengan hanya mengadalkan ekspor. "Kalau kita andalkan pertumbuhan ekspor yang mendadak, berarti kita hanya mengharapkan perubahan harga. Perubahan harga tidak bisa diharapkan saat ini," ujar dia.

Bambang melanjutkan, "Kalau kita ingin ekspor manufaktur meningkat, kita harus bangun infrastruktur dan segala macam yang juga membutuhkan waktu. Jadi presiden ingin ada quick win untuk kita bisa memperbaiki defisit neraca berjalan."