Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Harga BBM Penting untuk Pembangunan Desa

Kompas.com - 07/11/2014, 13:23 WIB
Tabita Diela

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Politisi Partai PDI Perjuangan, Arief Budimanta mengungkapkan, pemerintah sudah melakukan penjelasan yang cukup baik kepada masyarakat terkait rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dia yakin, masyarakat sudah mengerti bahwa pemerintah berencana menggunakan hasil pengalihan subsidi BBM tersebut untuk membangun desa-desa di Indonesia. "Pemerintah sudah melakukan proses penjelasan yang baik, bahwa kita menginginkan, satu, misalnya melakukan pembangunan itu nanti orientasinya ke daerah dan desa," ujar Arief ketika ditemui dalam rangkaian acara ISEF 2014 yang dihelat Bank Indonesia (BI) di Surabaya, Jumat (7/11/2014).

Arief menjelaskan, saat ini anggaran yang disiapkan untuk 70.000 desa hanya kurang dari  Rp 10 triliun. Jika pemerintah ingin mengucurkan dana pembangunan untuk 1,4 miliar desa, maka akan dibutuhkan dana Rp 100 triliun.

"Dari mana nyari uang Rp 100 triliun? Bisa dari penerimaan, bisa dengan melakukan pemangkasan subsidi yang sifatnya konsumtif ke produktif," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K), Suahasil Nazara. Dalam kesempatan yang sama, Suahasil mengungkapkan bahwa menurut Undang-Undang Desa, ada sejumlah dana yang harus dikucurkan ke desa.

"Ada sejumlah, gini, menurut UU Desa ada sejumlah dana yang harus dijadikan dana transfer ke desa, kalau dihitung dan 2014 dijadikan patokan, maka sekitar Rp 100 triliun yang harus dikucurkan pemerintah. Tentu kalau APBN naik, uangnya akan naik," ujarnya.

Menurut Suahasil, dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa. Terutama, untuk penyelenggaraan kegiatan di tingkat desa, serta meningkatkan pembangunan desa.

"Itu diatur oleh komunitas desa itu sendiri. Ini kita harapkan bisa dipakai secara bijak, salah satunya dengan menggunakan sistem perbankan, misal 30 persen untuk gaji, gajinya bayar lah lewat bank. Rp 30 triliun bisa jadi gaji, baik gaji si penyelenggara pemerintahan desa, maupun gaji pekerja yang ikut bekerja maupun pendampingan. Membangun infrastruktur desa. Semuanya," kata Suahasil.

Ia mengatakan, nanti akan ada perhitungan khusus bagi tiap desa. Perhitungan ini, tutur Suahasil, sedang dirumuskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Whats New
Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-'grounded' Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-"grounded" Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Whats New
ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

Whats New
Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Whats New
Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Whats New
ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

Whats New
Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com