Menjaga Fasilitas Hulu Migas Melindungi Kepentingan Negara

Isu keamanan merupakan  isu krusial bagi bisnis hulu migas. Gangguan dan ancaman keamanan terhadap operasional industri hulu migas sangat merugikan  negara.

Fasilitas operasi industri hulu minyak dan gas bumi  (migas) telah ditetapkan sebagai salah satu objek vital nasional. Semua pihak bertanggung jawab untuk menjaganya.

Penetapan ini bukan tanpa alasan. Sektor hulu migas merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar dengan berkontribusi sekitar 30 persen atas penerimaan negara. Selain penghasil penerimaan negara, sektor ini juga memasok energi dan menggerakkan roda perekonomian dengan menggandeng dan mengembangkan sektor lain yang menunjang kegiatan hulu migas. Dengan demikian wajar saja jika pemerintah kemudian menetapkan bisnis negara yang berkontribusi sekitar 30 persen dari penerimaan Negara ini sebagai aset vital nasional.

Bisnis hulu migas memiliki karakter padat modal, padat teknologi dan berisiko tinggi. Kegiatan ini juga membutuhkan proses panjang yang menantang baik dari sisi teknis maupun nonteknis, misalnya aspek legal dan sosial kemasyarakatan. Proses panjang dan menantang ini menyebabkan sektor ini sangat sensitif terhadap isu keamanan. Sehari saja kegiatan produksi migas terganggu, sekitar satu triliun rupiah potensi penerimaan negara terancam raib.

Masih Ada Gangguan Keamanan

Situasi keamanan Indonesia memang semakin membaik, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa gangguan keamanan masih terjadi pada beberapa wilayah operasi industri hulu migas. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), hingga September 2014 tercatat terjadi 103 kasus gangguan keamanan yang meliputi pencurian peralatan, pencurian minyak, penutupan jalan, demonstrasi, dan lain-lain.

Gangguan keamanan di daerah operasi hulu minyak dan gas bumi masih menjadi tantangan tersendiri bagi kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS). Banyaknya gangguan keamanan pada tingkat lokal, nasional, atau lintas batas telah mengakibatkan tertundanya berbagai kegiatan inti kegiatan hulu migas, yaitu survei seismik, pengeboran, pengembangan lapangan baru, atau bahkan transportasi hasil produksi. Faktor non teknis seperti gangguan keamanan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target produksi nasional.

Meskipun masih terjadi, jumlah gangguan keamanan sudah turun signifikan dibandingkan periode 2013 yang terjadi 863 kasus gangguan keamanan. Meski mengalami penurunan, SKK Migas terus berupaya menjaga dan meningkatkan keamanan di daerah operasi migas. SKK Migas telah menjalin kerja sama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian. Contohnya, bulan lalu SKK Migas dan TNI AD telah menyepakati kerja sama Penguatan Pembinaan Teritorial di Wilayah Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kerja sama dengan TNI AL tentang tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Pengawasan Terhadap Fasilitas dan Kegiatan Usaha Hulu Migas di Lepas Pantai Perairan Yurisdiksi Nasional yang sudah berlangsung sejak 2005 juga diperpanjang.

Kerja sama seperti ini sangat membantu mengatasi gangguan keamanan di wilayah operasi. Namun perlu diingat, menjaga fasilitas dan kegiatan hulu migas bukanlah hanya tugas SKK Migas, kepolisian, dan TNI semata. Fasilitas ini adalah milik negara dan kegiatan yang dilakukan juga merupakan proyek negara. Adalah tugas semua pihak untuk menjaga dan memelihara fasilitas dan kegiatan usaha hulu migas ini, agar manfaat dari perut bumi ini dapat terus dinikmati rakyat Indonesia. (adv)