Pemerintah Kaji Ulang "Giant Sea Wall"

“Belum (ada kajian Giant Sea Wall), hanya sebuah kajian parsial. (Seharusnya dikaji pula) Bagaimana mengatasi masalah 13 sungai yang ada di DKI,” terang Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir, kepada wartawan.

Untuk melakukan kajian ulang, Nasir mengusulkan ada perwakilan dari instansi dan semua kementerian terkait. Di antara kementerian dan instansi yang akan dilibatkan dalam badan tersebut yakni, Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov Banten, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Badan ini akan segera diusulkan kepada Menko Perekonomian Sofyan Djalil, pada pekan pertama Januari 2015. Diharapkan kajian selesai pada tiga bulan mendatang.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan usai mengikuti rapat menyebutkan meski dikaji ulang namun proyek ini tetap dilanjutkan. Tahap I, kata Aher, mau tidak mau harus diteruskan. Sebab, pembuatan tanggul ditujukan sebagai antisipasi banjir Jakarta. “Yang dikaji ulang tahap II dan tahap III,” ucap Aher.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menjelaskan, ada beberapa hal yang membutuhkan kajian ulang. Misalnya, air yang masuk ke kolam dari 13 sungai yang ada di Jakarta sangat penuh polutan

“Kita kan tahu sendiri 13 sungai yang di Jakarta itu kan pencemarannya tinggi, itu gimana treatment-nya. Yang pasti kajian strategis lingkungan hidupnya (Giant Sea Wall) belum ada. Padahal ini mega proyek, itu akan kita lakukan (kajian ulang),” kata Siti.

Selain soal daerah aliran sungai itu, Siti juga mengingatkan dampak pembangunan Giant Sea Wall untuk Banten dan Jawa Barat. “Material uruknya dari mana. Saya tadi hitung kira-kira 3 miliar meter kubik. Kalau 300 hektar terus dalamnya 10 meter, kan banyak (material yang dibutuhkan),” tukas Siti.