Wapres: Suntik Modal ke BUMN Rp 74,9 Triliun Mendesak untuk Disetujui

Sebagai bagian dari RAPBN-Perubahan 2015 yang diajukan pemerintah, alokasi dana Rp 74,9 triliun tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR agar bisa dijalankan. “Urgent (penting), artinya tentu rencana pemerintah. Kan namanya APBN harus disetujui bersama dengan DPR,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (2/2/2015).

Mengenai pendapat sejumlah anggota dewan yang menolak dana Rp 74,9 tersebut dialokasikan untuk PMN, Kalla menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar jika muncul penilaian demikian di DPR. Menurut dia, sudah menjadi tugas bagi DPR untuk memberikan penilaian atas usulan pemerintah.

“Ya, itukan tugas DPR untuk beri penilaian kan. Memang otomatis DPR, sistem kita begitu, DPR harus menilai rencana pemerintah,” ucap Kalla.

Sebelumnya, pemerintah meminta agar DPR menyetujui PMN sebesar Rp 74,9 triliun pada APBN-P 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 diantaranya dikucurkan kepada 35 BUMN. Adapun dana PMN selebihnya dialokasikan untuk BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Terkait hal ini, anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menilai dana Rp 74,9 triliun tersebut tidak tepat jika dialokasikan untuk PMN. Menurut dia, cadangan keuangan sekitar Rp 100 triliun yang diperoleh pemerintah dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan turunnya harga minyak dunia bisa digunakan untuk pembangunan kebutuhan dasar masyarakat.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkifliemansyah menilai, porsi PMN untuk BUMN sebesar Rp 48,01 triliun itu terlalu besar. Dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam hal infrastuktur. Untuk itu, PKS mengusulkan agar sebagian dana penyertaan itu dialihkan untuk pembangunan daerah.