Menteri ESDM: Belum Ada Pembicaraan dengan Pemda soal Blok Mahakam

“Saya enggak pernah ketemu Awang Faroek. Soal Mahakam belum ada pembagian apa-apa,” kata Sudirman ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Sudirman menegaskan, terkait pembagian saham blok Mahakam, pemerintah sepenuhnya menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero). Saat ini Pertamina tengah memproses untuk transisi pengelolaan blok yang kini masih dioperasikan oleh Total E&P Indonesie.

Sementara itu, menyoal saham partisipasi atau participating interest (PI) pemerintah daerah, Sudirman bilang tidak ada aturan yang mengharuskan Pemerintah Daerah memiliki saham 10 persen. Menurut dia, berapa saham yang akan dimiliki Pemda Kaltim tergantung Pertamina.

Sementara itu, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widyawan Prawiraatmadja kepada wartawan mengatakan, pemerintah berharap ada transisi yang smooth dalam peralihan pengelolaan blok Mahakam. Untuk itu, dia meminta Pertamina segera masuk dan belajar dari kontraktor saat ini.

“Kita tidak mau transisi berjalan setelah kontrak abis. Jadi harus berjalan mulai dari sekarang. Harusnya dari lima tahun sebelumnya sehingga lebih ideal,” kata Wawan.

Dia bilang, tadinya Pertamina mau masuk ke blok Mahakam pada 2008-2009. Namun, hal tersebut urung terjadi. “Karena pemerintah zaman dulu tidak segera memutuskan. Yang sekarang sudah keburu terlambat, tapi dari pada tidak diputuskan, enggak apa-apa. Kita masih punya 3 tahun kurang dikit,” pungkas Wawan.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyatakan skema besaran saham untuk mengelola migas di Blok Mahakam telah disusun, baik saham yang akan dimiliki pemerintah pusat, daerah, hingga perusahaan nasional.

“Dari saham yang telah disusun ini, PT Total Indonesie masih memiliki sebanyak 30 persen, sedangkan selebihnya yang 70 persen merupakan saham untuk nasional,” kata Awang Senin, dikutip dari Antara.

Kemudian, lanjut dia, dari saham yang 70 persen secara nasional itu akan dibagi lagi, yakni untuk Pertamina sebanyak 51 persen dan untuk pemerintah daerah hanya 19 persen.