Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Jonan "Lempar Bola" ke Jokowi soal Pelabuhan Cilamaya

Kompas.com - 31/03/2015, 19:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan kelanjutan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya tergantung kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, yang bisa mencabut Keppres terkait pembangunan pelabuhan tersebut hanyalah Presiden.

"Kalau tidak setuju (Pelabuhan Cilamaya dibangun) ya Keppres-nya (Keputusan Presiden Nomer 32 Tahun 2011 tentang MP3EI) dicabut, kalau enggak dicabut ya saya jalan terus, yang cabut ya harus Presiden. Saya gak bisa cabut Keppres," ujar Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan bahwa pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukanlah inisiatif Kemenhub melainkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencana tersebut kata dia sudah final pada Juni 2014 setelah semua stakeholder, termasuk Pertamina yang saat ini menentang, mengepalai proyek tersebut.

"Rencana ini dari 2010 (MP3EI) dari Bappenas. Semua stakeholder yang terkait sudah diajak bicara, Juni 2014 final oleh Menko Ekonomi (Kabinet Indonesia Bersatu II). Semua sudah diajak bicara. Seiring berjalannya waktu, ada keberatan itu bagi kami ya itu masukan juga. Tapi pas final itu sudah diajak bicara (Pertamina)," kata Bobby.

Menurut Bobby, kebijakan final terkait pembangunan pelabuhan tersebut juga didasari dari berbagai aspek kajian yang dilakukan 3 konsultan independen internasional.

"Konsultan itu hanya melakukan kajian aspek alur pelayarannya. Dari akses laut tidak ada masalah kalau ini diteruskan. Waktu itu ada juga Kementerian ESDM, Pertamina ada. Memang kan waktu itu diberikan waktu bicara semua," ucap Bobby.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya banyak ditentang karena dikhawatirkan akan berdampak besar bagi operasional Blok Migas Offshore North West Jawa (ONWJ) milik Pertamina, lahan pertanian berkurang, sampai dampak lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com