Pemberian Insentif Fiskal Jangan Sampai Jadi "Vitamin" yang Salah

Dengan begitu kata dia, pemerintah bisa dilihat apakah pemberian insentif itu tepat atau tidak. "Harus ada evaluasi wilayah sektor yang diberi insentif, apakah ekspor nya meningkat? Penyerapan tenaga kerja meningkat? Nilai tambah meningkat? Kalau tidak, maka insentif itu jadi vitamin yang salah. Salah sasaran," ujar Enny dalam acara diskusi Mengefektifkan Kebijakan Insentif untuk Menggerakan Investasi di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Dia menjelaskan, pemberian insentif fiskal untuk menggerakan investasi sebenarnya bukan prioritas utama. Baginya, investasi akan jauh Lebih cepat bergerak apabila masalah-malasan klasik yang mendasar diselesaikan.

"Insentif fiskal itu urutan kesekian, tapi problem klasik masih ada dan harus diselesaikan. Kata investor insentif fiskal bukan prioritas. Nah yang paling penting itu regulasi, persoalan infrastruktur, sistem pengupahan, itu lebih bermasalah," kata dia.

Saat ini kata dia, persoalan klasik tersebut masih menjadi hambatan utama ekonomi Indonesia. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tak merata, gini ratio atau ketimpangan ekonomi kian melebar, penyerapan tenaga kerja tak kalau kan.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk memetakan persoalan dimasing-masing sektor. Sehingga mampu melihat mana sektor yang tepat diberikan insentif fiskal.