Ekonomi Jeblok, Pemerintah Diminta "Stop" Jual Mimpi Kesejahteraan

Bahkan, dalam survei Litbang Kompas bulan lalu, 79,2 persen masyarakt menolak langkah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, pemerintah harus menggenjot kinerja di bidang ekonomi secara maksimal.

Kata dia, pemerintah jangan lagi menjual mimpi kesejahteraan, tanpa ada aksi nyata mewujudkan mimpi tersebut

"Yang paling penting itu kesejahteraan. Jadi bukan lagi menjual mimpi (kesejahteraan). Walau sulit, tetapi jangka pendek ada kesejahteraan itu, walau sedikit," ujar Enny di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Enny bisa mengerti, belum cairnya anggaran karena banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga Negara membuat pembangunan pada kuartal I-2015 tersendat.

Namun kata dia, perubahan tak harus selalu menunggu dana cair. Berbagai perubahan, terutama perubahan regulasi seharusnya bisa dilakukan pemerintah sehingga sumbatan-sumbatan dalam ekonomi Indonesia bisa hilang.

Misalnya, perizinan investasi yang selalu dikeluhkan pengusaha dan lambatnya kinerja birokrasi.

"Pemerintah harus mengakomodasi dunia usaha dengan menciptakan iklim usaha yang benar-benar sehat, perizinan diperbaiki, lalu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harus menjawab dunia usaha," kata dia.

Sebelumnya, Enny mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 4,71 persen merupakan indikator belum maksimalnya kinerja pemerintah. Dia pun menilai tepat apabila Presiden Jokowi melakukan evaluasi para pembantunya, terutama Menteri ekonomi.

Bahkan Enny menyebutkan beberapa menteri patut mendapat catatan serius dari Presiden. Misalnya Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, Meteri UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

"Perindustrian kan hanya tumbuh di bawah 4 persen, kalau Menteri UMKM juga gak ada progresnya, ada lagi Menteri Pertanian yang turun juga (kinerjanya)," kata Enny.