Ihwal Pelabuhan Cilamaya, PHE ONWJ Bantah Pernyataan Aher

“Tidaklah benar apabila Pertamina baru bicara hari ini mengenai rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya,” ungkap Communication and Relations Manager PHE ONWJ, Donna M Priadi, melalui surat elektronik kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (14/5/2015).

Dalam suratnya, Donna menuturkan, Pertamina pertama kali mendengar ada rencanya Pelabuhan Cilamaya pada tahun 2010, dari masyarakat sekitar daerah Cilamaya. Pada saat itu juga, PHE ONWJ sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) langsung menyampaikan dampak rencana tersebut terhadap operasi dan produksi, kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

SKK Migas kemudian melayangkan surat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Donna menjelaskan, rencana alur Pelabuhan Cilamaya tepat berada di tengah wilayah operasi PHE ONWJ sehingga beresiko tinggi terhadap safety dan produksi sumur-sumur, pipa-pipa, anjungan-anjungan lepas pantai dan potensi cadangan migas di masa depan.

Donna memaparkan beberapa surat resmi mengenai keberatan rencana lokasi dan permintaan agar lokasi dapat ditinjau kembali, sebagai berikut. Pada 6 September 2010, Surat Kepala Divisi Penunjang Operasi BP Migas ke Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Dirjen Perhubungan Laut untuk meminta pertimbangan kembali rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya.

Pada 5 Juni 2013, PHE ONWJ mengirimkan surat ke Kepala SKK Migas tentang keberatan atas rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya. Pada 27 Agustus 2013, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) saat itu Karen Agustiawan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, tentang keberatan Pertamina atas rencana lokasi pembangunan pelabuhan di Cilamaya dengan tembusan ke Kepala SKK Migas, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Migas.

Pada 18 Februari 2014, Karen kembali mengirimkan surat ke Menko Perekonomian tentang rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya yang mempengaruhi operasi dan produksi PHE ONWJ, dengan tembusan ke Presiden RI, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Dirjen Migas, Kepala UKP4, Kepala SKKMigas. Pada 28 November 2014, Plt Dirut Pertamina saat itu M. Husen mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian, tembusan ke Presiden RI, Menko Kemaritiman, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, PLT Dirjen Migas, Kepala SKKMigas, perihal dampak rencana pembangunan terhadap operasi dan produksi PHE ONWJ.

Selain itu, lanjut Donna, PHE ONWJ selalu menyampaikan keberatan atas rencana lokasi pelabuhan Cilamaya dan meminta pemerintah untuk meninjau kembali lokasi pelabuhan agar tidak mengganggu operasi dan produksi PHE ONWJ dalam berbagai rapat koordinasi dengan Departemen Perhubungan, Departemen ESDM, Kantor Kemenko Perekonomian, SKK Migas sejak 2012.

Sehingga akhirnya, pada April 2015 Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan untuk memindahkan lokasi pelabuhan Cilamaya.

Sebelumnya, Guberunur Jawa Barat, Ahmad “Aher” Heryawan masih belum percaya keputusan pembatalan proyek pelabuhan Cilamaya oleh Jusuf Kalla. (baca: Gubernur Jabar Masih Belum Percaya Wapres Batalkan Proyek Cilamaya)

Aher juga menyangsikan alasan keberatan dari PHE ONWJ bahwa proyek pelabuhan Cilamaya bisa mengganggu produksi migas. (baca: Ancam Produksi Migas, Jokowi Diminta Memindahkan Lokasi Pelabuhan Cilamaya)

“Kalau masalahnya ada Pertamina dan segala macam, kami bertanya-tanya, 2008 sudah ada perencanaan (Cilamaya) kenapa kok Pertamina baru bicara hari ini??” tanya Aher, dalam pertemuan Gubernur-Gubernur Se-Indonesia dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago, Jakarta, Senin malam (11/5/2015).