Kecam Aturan Baru JHT, Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional

"Bila pemerintah tidak merevisi PP (Peraturan Pemerintah) JHT dan PP Jaminan Pensiun, maka GBI akan melakukan judicial review terhadap kedua PP tersebut dan mogok nasional," ujar Ketua Presidium Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Lebih lanjut kata dia, gabungan serikat buruh menginginkankan pemerintah mengembalikan aturan terkait JHT tersebut ke aturan lama.

Seperti diberitakan, pemerintah baru saja merubah peraturan pencairan JHT dari 5 tahun 1 bulan masa kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menjadi 10 tahun. Itu pun tak bisa dicairkan penuh melainkan hanya 10 persen.

"Tolak aturan baru JHT yang mengatur pengambilan JHT setelah masa kepesertaan 10 tahun dengan pengambilan JHT hanya 10 peran oleh karenanya kembalikan atau jalankan aturan JHT yang lama yaitu masa kepesertaan 5 tahun dan dapat diambil semua atau 100 persen dana JHT buruh," kata dia.

Untuk itu lanjut Iqbal, sebagai langkah pertama penolakan aturan JHT baru itu, gabungan serikat buruh akan melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, hari ini mulai pukul 15.30 WIB sampai 18.00 WIB.

Selain mengecam dan menolak aturan JHT, gabungan serikat buruh juga akan menyuarakan penolakannya terhadap aturan iuran jaminan pensiun 3 persen dengan manfaat pensiun hanya 15 persen sampai 40 persen dari gaji terakhir.

Menurut gabungan serikat buruh, aturan itu dianggap memiskinkan buruh saat pensiun nanti. Mereka pun menuntut aturan itu segera direvisi. "Oleh karena itu manfaat pensiun buruh harus 60 persen dari gaji terakhir sama seperti pegawai negeri," kata Iqbal.

baca juga: Selain JHT, Ini Program BPJS Ketenagakerjaan yang Berubah