Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luar Jawa dan Sumatera Juga Butuh Kereta Api!

Kompas.com - 27/08/2015, 10:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepertinya, kita harus sering-sering mengingatkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kereta api. Lihat saja peta Indonesia. Dari lima pulau besar dari 17.504 pulau yang ada di Indonesia, pembangunan kereta api selama ini hanya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra.

Pemerintah bukannya tidak tahu fakta tersebut. Atau, kenyataan bahwa geliat roda ekonomi sangat butuh angkutan kereta yang mempunyai banyak keunggulan, seperti memiliki jalur khusus hingga bebas macet, atau biayanya lebih murah dibanding moda transportasi darat yang lain.

Buktinya, pemerintah sudah membuat master plan pengembangan kereta api nasional dengan tiga prioritas, yaitu prioritas I (2015-2019), prioritas II (2020-2024), dan prioritas III (2025-2030). Prioritas I alias proyek dengan target pengembangan antara 2015-2019, fokus pada pengembangan beberapa kota penting di luar Pulau Jawa .

Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, kereta api lebih efisien. Tak cuma dalam hal ramah lingkungan, tapi juga membuat pemerataan wilayah dan tata ruang kota lebih rapi.

Selain itu, pemerintah harus diingatkan atas perkataannya sendiri. Sebab, awal tahun ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menyampaikan di rapat badan anggaran DPR bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di proyek kereta api hanya dipakai untuk membangun rel di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kata Jonan, tak ada dana dari APBN untuk proyek kereta api cepat.

Di samping terkesan tak terlalu penting, proyek kereta cepat juga mahal. Minister Kedutaan Jepang di Indonesia Kijima Yoshiko menuturkan, dengan menggunakan hitungan di Jepang, pembangunan biaya kereta api cepat Jakarta–Bandung membutuhkan biaya 4,86 miliar dollar AS. Dengan hitungan kurs rupiah Rp 13.000 per dollar AS saja, nilai itu setara dengan
Rp 63,18 triliun!

Bayangkan jika uang triliunan itu digunakan untuk membangun proyek-proyek di luar Sumatra dan Jawa. Berapa proyek yang bisa ter-cover?

Keinginan pemerintah
Pihak China mengaku, bisa saja mereka menggarap proyek-proyek kereta di luar Jawa atau Sumatra. Namun, kata Yang Yong, General Manager Asia China Railway Corporation, pemerintah Indonesia meminta proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. “Masa tidak kami penuhi permintaan studi kelayakan? Masa kami malah mengerjakan di luar yang diminta?”
ujar Yang.

Yang jelas, naga-naganya proyek kereta api cepat memang belum akan dimulai tahun ini. Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna mengklarifikasi, tahun ini hanya ada dua proyek kereta.

Pertama, proyek kereta api di Kalimantan Timur untuk pengangkutan barang. Investor utama berasal dari Rusia dengan nilai sekitar 3,5 miliar dollar AS. Kedua, proyek kereta ekspres Bandara Soekarno-Hatta. Nilai investasi kereta ekspres ini diperkirakan Rp 24 triliun.

Luky menambahkan, dua daerah yang benar-benar membutuhkan jalur kereta api adalah Sulawesi dan Papua. Barangkali Sulawesi lebih mendingan karena ruas jalur Makassar–Pare-Pare sepanjang 145 kilometer sudah groundbreaking. “Tapi Papua belum sama sekali,” tutur Luky.

Hanya, Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu memberi catatan, nilai proyek di setiap wilayah memang masih bisa berubah. Sebab, di samping belum semua wilayah lolos dari tahap studi kelayakan, karakteristik geografis juga sangat menentukan biaya pembangunan konstruksi di lapangan.(Andri Indradie, Silvana Maya Pratiwi , Tedy Gumilar)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com