Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Pertamina Kurangi Penggunaan Dollar AS

Kompas.com - 08/09/2015, 16:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina Persero menekan kebutuhan penggunaan dollar AS. Pasalnya, Pertamina merupakan pengguna dollar AS terbesar di Indonesia yang setiap harinya mencapai sekitar 60 juta dollar AS.

"Karena kebutuhan dollar Pertamina ini tertinggi dibandingkan dengan siapapun, hampir 60-80 juta dollar AS per hari," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Data kebutuhan penggunaan dollar AS untuk Pertamina itu diperoleh dari Bank Indonesia dan disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar pada Selasa siang. Tugas menekan kebutuhan terhadap dollar AS itu juga dibebankan kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

"Maka tentunya harus ada upaya untuk mengurangi, mengambil langkah-langkah agar beban yang besar untuk kebutuhan dollar pada kita semua bisa dikurangi," ujarnya.

Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi juga meminta agar Pertamina dan Kementerian ESDM menyiapkan pembangunan kilang dan storage untuk jangka panjang. Percepatan pembangunan kilang itu akan diatur dalam Perpres dan diharapkan selesai pada 2018.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta Pertamina dan Kementerian ESDM menekan harga bahan bakar jenis avtur. Penekanan harga avtur diyakini akan memberikan tambahan pemasukan untuk penerbangan dan pariwisata Indonesia.

"Karena kan avtur kita lebih tinggi dibandingkan dengan avtur internasional, maka Presiden menugaskan agar ini bisa ditekan sehingga harga bisa bersaing dengan internasional," pungkas Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com