Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan PHK dengan Pembangunan Infrastruktur Desa

Kompas.com - 21/09/2015, 20:44 WIB

KOMPAS.com - Potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya perekonomian mendapat perhatian serius dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar. Menurutnya, solusi konkret dalam mengatasi dampak PHK adalah menggenjot pembangunan infrastruktur desa sehingga tercipta banyak lapangan kerja baru.
 
“Dana desa yang sudah ada di daerah sekarang ini harus segera dipergunakan untuk membangun infrastruktur desa, setiap desa harus melaksanakan 3 sampai 4 proyek infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, embung, dan sebagainya” ujar Marwan di Jakarta, pada Senin (21/9/2015).
 
Perlu diketahui, sampai dengan September ini, dana desa yang telah tersalurkan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota mencapai Rp 16 triliun. Angka ini setara dengan  80 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) APBN 2015 sebesar Rp 20,7 triliun.
 
Dengan berjalannya pembangunan infrastruktur di desa, imbuh Marwan, akan terserap banyak tenaga kerja yang bekerja pada proyek-proyek tersebut. Belum lagi, efek menetes ke bawah (multiplier effect) yang ditimbulkan seperti munculnya peluang usaha material untuk memasok kebutuhan material proyek, usaha kuliner untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pekerja proyek, dan peluang usaha terkait lainnya.

“Saya yakin dengan bergeraknya proyek infrastruktur desa, maka masalah pengangguran dan kemiskinan di desa yang sebelumnya dilaporkan mengalami peningkatan, akan dapat ditekan angkanya secara signifikan, karena mereka akan bekerja dan memiliki pendapatan layak” papar Marwan.
 
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2015 sebanyak 570 ribu orang menjadi 17,94 juta orang dari sebelumnya 17,37 juta orang pada September 2014. “Saya cermati meningkatnya angka kemiskinan di desa di antaranya karena belum berjalannya pembangunan infrastruktur. Jadi seiring dengan telah turunnya dana desa yang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur desa,  saya yakin masalah kemiskinan di desa akan teratasi, begitu pula bertambahnya angka pengangguran dari dampak PHK juga akan teratasi karena mereka bekerja lagi, memiliki penghasilan lagi, bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari” terang Marwan.

Menteri Marwan pun menekankan bahwa pentingnya dana desa tidak hanya berdampak positif terhadap tumbuhnya ekonomi desa, tetapi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan, ekonomi daerah, bahkan ekonomi nasional. “Keterkaitan desa dengan kota dalam hal perekonomian saat ini semakin kuat. Desa sebagai basis produksi dan kota sebagai pusat pertumbuhan sifatnya saling mendukung secara imbal-balik, dimana tumbuhnya perdagangan di kota akan meningkatkan volume produksi desa yang akan meningkatkan daya beli desa, dan begitu pula sebaliknya, tentunya hal ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang selanjutnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” tandas Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com