Ini Pendapat Hary Tanoe soal Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah, termasuk Paket Kebijakan Ekonomi IV yang telah dirilis. Namun, pemerintah diminta mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mempercepat belanja pemerintah, dan mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

"Intinya sekarang perlu investasi, perlu percepatan belanja pemerintah, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apapun kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki ketiga itu, harus kita dukung," kata Hary di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Hary juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak bisa lagi mengandalkan komoditas yang harganya terus menurun dan tidak bisa dikontrol pemerintah. Pemerintah perlu melakukan perubahan peraturan atau deregulasi yang mendorong perkembangan industri. Dengan demikian, produk hasil industri dalam negeri nantinya bisa bersaing dengan produk negara lain.

"Yang harus digarisbawahi adalah ekonomi kita ini harus membaik, bukan berarti pulih seperti dulu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi secara negatif juga, ekonomi global dan lain-lain," ujar Hary.

Pangkas birokrasi

Bukan hanya itu, lanjut dia, pemerintah perlu menjamin penerapan peraturan yang memangkas birokrasi penghambat investasi. Hary menilai peningkatan investasi perlu diciptakan sebagai penyeimbang peningkatan pendapatan.

Bos MNC Group tersebut berpendapat bahwa upaya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat dengan menurunkan harga bahan bakar minyak akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan investasi.

"Pemerintah turunkan BBM itu bagus, daya beli masyarakat akan naik. Tetapi itu kan sesaat, setelah itu kan ada tindak lanjutnya, tetapi harus dicatat bahwa peningkatan daya beli itu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Kalau biaya turun, itu sesaat, tetapi perlu peningkatan pendapatan," ujar dia.

Adapun paket kebijakan ekonomi jilid IV di antaranya membahas formula baru pengupahan minimal buruh. Kebijakan ini diklaim telah mengakomodasi kepentingan pengusaha maupun buruh.