Paket Kebijakan Susulan Harus Dorong Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menjaga dan mendorong perekonomian nasional, pemerintah menerbitkan beragam paket kebijakan. Setelah enam paket kebijakan telah diterbitkan, kabarnya pemerintah akan segera meluncurkan Paket Kebijakan VII dalam waktu dekat.

Ekonom dan Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD menjelaskan, apabila pemerintah akan menelurkan Paket Kebijakan VII, maka harus memperhatikan sisi permintaan. Artinya, paket kebijakan yang akan diluncurkan pemerintah harus mendorong penguatah daya beli masyarakat.

"Paket yang mendorong, menjaga, dan memperkuat daya beli masyarakat. Paket Kebijakan I sampai VI nuansanya lebih ke supply side, sisi produksi. Titik tekannya untuk menarik investor baru," kata Firmanzah di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Keenam paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah, imbuh Firmanzah, cenderung kurang kebijakan untuk menstimulus investasi yang sudah ada di Indonesia saat ini.

Apabila Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi paling tidak 5,3 persen di tahun 2016, maka paket kebijakan selanjutnya harus lebih intens.

Firmanzah menjelaskan, pada dasarnya paket kebijakan memiliki dua mekanisme, yakni mempengaruhi pasar secara psikologis dan dampak riilnya ke produksi.

Dalam hal pengaruh secara psikologis, ketika paket kebijakan dikeluarkan, maka paket ini akan membuat pasar merasa lebih yakin karena merasa pemerintah bersama pelaku usaha atau konsumen.

Paling tidak, kata Firmanzah, paket kebijakan harus membuat pelaku usaha atau konsumen merasa tidak sendirian dalam menghadapi perlambatan ekonomi.

Adapun paket kebijakan selanjutnya, imbuh dia, harus lebih fokus terarah, setidaknya untuk mencoba menjawab kegelisahan pasar dan dunia usaha.