Sebelum Terbitkan Paket Kebijakan VII, Pemerintah Diminta Evaluasi Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna menjaga dan mendorong perekonomian nasional, pemerintah menerbitkan beragam paket kebijakan. Setelah enam paket kebijakan telah diterbitkan, kabarnya pemerintah akan segera meluncurkan Paket Kebijakan VII dalam waktu dekat.

Menurut ekonom dan Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD, ada baiknya pemerintah jangan langsung segera menerbitkan Paket Kebijakan VII sebagai lanjutan dari paket-paket kebijakan yang telah diluncurkan sebelumnya.

Sebaliknya, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dahulu.

"Sekarang saatnya evaluasi efektivitas Paket Kebijakan I sampai VI, mana yang sudah berjalan, tengah berjalan, dan belum berjalan. Evaluasi titik bottleneck (hambatan) ada di mana," ujar Firmanzah di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Firmanzah memandang, untuk dapat menerbitkan paket kebijakan susulan, maka pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan pemetaan dan analisis terkait situasi Paket Kebijakan I hingga VI.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan tidak berjalan dengan baik.

"Kalau sudah tahu bottleneck-nya, maka implementasinya akan lebih baik. Evaluasi dulu Paket Kebijakan I sampai VI sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan VII," terang Firmanzah.

Lebih lanjut, Firmanzah menjelaskan tentang risiko penerbitan paket kebijakan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan konsolidasi.

Mantan staf khusus bidang ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini khawatir, kalau pemerintah tidak mendeteksi sumbatan organisasi lalu langsung mengeluarkan kebijakan berikutnya, maka dikhawatirkan masalah baru akan terjadi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, rilis paket kebijakan ekonomi VII diharapkan pekan depan setelah selesai pembahasan peraturan pada paket sebelumnya.

"Yang (paket) enam sudah selesai, yang masih banyak paket satu, tapi saya pikir minggu depan," kata Darmin.

Darmin mengakui, ada sejumlah peraturan yang dibahas dengan kementerian terkait, terutama paket pertama yang masih belum selesai, sekitar 60 persen.