Transmigrasi Mampu Jadi Solusi Tiga Masalah di Indonesia

KOMPAS.com - Transmigrasi mampu menjadi solusi bagi masalah di Indonesia yakni kemiskinan, pengangguran, serta permukiman. Sejatinya, tiga masalah ini menjadi kebutuhan inti bagi kehidupan masyarakat.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Marwan Jafar mengatakan, transmigrasi memang sudah terbukti mampu menjadi solusi bagi masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan) yang menjadi kebutuhan inti bagi kehidupan masyarakat. “Kontribusi transmigrasi dalam mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan membangun peradaban baru yang lebih maju bukan sekadar wacana atau teori. Ini sudah terbukti nyata sehingga harus terus dikembangkan,” ujar Menteri Marwan.

“Kontribusi transmigrasi dalam mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan membangun peradaban baru yang lebih maju bukan sekedar wacana atau teori. Ini sudah terbukti nyata sehingga harus terus dikembangkan,” kata Menteri Marwan lagi.

Menteri Marwan menambahkan trasmigrasi secara konkret telah membangun 3.608 satuan permukiman (SP) yang berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru berupa 1.183 desa definitif, melahirkan 385 ibu kota kecamatan, 104  mendukung terbentuknya ibu kota kabupaten, serta dua ibu kota provinsi.

Secara faktual, lanjut Menteri Marwan, transmigrasi mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong aktivitas sosial ekonomi. Program ini pun telah menyerap tenaga kerja hingga 4 juta HOK (Hari Orang Kerja), sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. “Dari program transmigrasi, sudah terbentuk 10.368 wirausaha transmigrasi mandiri yang tergabung dalam 22 Himpunan Wirausaha Transmigrasi (HW-Trans), serta berkembangnya lembaga-lembaga sosial ekonomi dapat lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dengan mengembangkan transmigrasi, lanjut Menteri Marwan, problem sosial seperti kehidupan kumuh di kota-kota besar akan bisa diatasi. Laju urbanisasi bisa ditekan dan keinginan masyarakat untuk bekerja menjadi TKI ke luar negeri juga berkurang.

Dari sisi infrastruktur, transmigrasi juga secara konkret mendorong pembangunan infrastruktur permukiman dan kawasan berupa jalan poros penghubung sepanjang 18.432 km, jalan desa 36.685 km, jembatan 44.200 unit dan fasilitas umum serta fasilitas sosial sebanyak 57.638 unit untuk membuka keterisolasian wilayah, mempercepat dan mendorong terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru. “Banyak sekali catatan transmigrasi yang terbukti mampu mendongkrak kemajuan bangsa kita. Jadi program ini harus ditingkatkan terus, dan harus didukung secara maksimal oleh semua pihak. Jangan memandang transmigrasi sebelah mata,” katanya.

Pelaksanaan program transmigrasi sendiri telah dikembangkan dengan konsep dan paradigma baru yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan, mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel), mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan, serta menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.

Adapun pada 2016 mendatang, Menteri Marwan menjelaskan akan ada 24 provinsi tujuan transmigrasi yang meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat. Total daya tampung dari transmigrasi ini sekitar 42.510 kepala keluarga (KK) dan yang akan terpakai sekitar 7.106.