BNP2TKI Lakukan Evaluasi Kinerja 2015

Paparan evaluasi kinerja disampaikan oleh Deputi Kerjasama Luar Negeri Elia Rosalina, Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, dan Deputi Perlindungan Lisna Y Poeloengan. Turut hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Hening Widyatmoko sebagai narasumber.

Elia menjelaskan selama 2015 ini kedeputiannya telah melaksanakan kegiatan dengan baik, seperti membangun jejaring melalui Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait di luar negeri dan melakukan nota kesepahaman dengan lembaga pendidikan maupun negara penempatan.

Dia menambahkan, ada enam program yang sedang berjalan dengan negara penempatan, yaitu dengan Saudi Arabia di sektor otomotif dan saat in telah dilakukan pilot project untuk 11 orang TKI. Sementara itu, penjajakan untuk sektor maritim industri dilaksanakan dengan Singapura, lalu program G to P untuk sektor hospitality dengan Makau dan Jepang, kemudiaan diikuti tindak lanjut membuat MoU dengan Malaysia, dan perluasan kerjasama dengan CMS di Kanada.

"Ada lima sektor jabatan yang menjadi fokus tahun depan, kesehatan, hospitality, manufaktur, konstruksi dan perminyakan. Tapi, tidak menutup kemungkinan untuk sektor jabatan lain. Untuk itu kedeputian KLN dan promosi akan mencari demand sebanyak-banyaknya, dan selanjutnya tinggal menentukan skema penempatannya," ujarnya.

Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro, juga memaparkan beberapa capaian kinerja kedeputiannya. Beberapa capaian itu adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI yang sudah berjalan tapi mesih perlu didorong lagi realisasinya.

Kedua, rating PPTKIS yang sudah mulai dilakukan tahun ini sebagai potret masing-masing lembaga penempatan TKI. Adapun realisasi ketiga adalah sosialisasi di 33 kabupaten/kota pada 13 provinsi yang dihadiri oleh 4.123 peserta.

Sementara itu, realisasi keempat adalah pelaksanaan Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP). Menurut Agusdin, LTSP akan menjadi fokus Kepala BNP2TKI di 2016, khususnya akan dibuat di kantong-kantong TKI, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Realisasi kelima, lanjut dia, integrasi sistem rekomendasi paspor yang dilakukan secara sistem dan paperless. Harapannya adalah menciptakan kemudahan, kemurahan dan kecepatan. Keenam, Pelayanan Pembayaran Non Tunai yang saat ini sudah berjalan untuk pembayaran asuransi, diharapkan sarana kesehatan dapat menyusul di tahun 2016.

Ketujuh, Pembenahan Sistem yaitu dengan memangkas bisnis proses penempatan TKI. Kedelapan, SIP (Surat Izin Pengarahan) yang saat ini sudah dilakukan di BNP2TKI dan diharapkan kedepannya sudah berbasis online dan antara SIP, SPR, dan pendaftaran sudah terintegrasi melalui SISKO-TKLN. Terakhir, PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) di tahun 2016 harus melakukan peningkatan kualitas instruktur melalui uji kompetensi.

Di sisi lain, untuk Kedeputian Perlindungan, Lisna Y Poeloengan mengatakan capaian kinerjanya selama tahun 2016 yaitu ada beberapa kegiatan Perlindungan yang mendapat perhatian di luar BNP2TKI, seperti pembentukan Helpdesk, program pemberdayaan daerah perbatasan, integrasi pemulangan TKI antara debarkasi dan embarkasi, penguatan pencegahan TKI non prosedural, dan pendataan kepulangan TKI.