JK: Pemerintah Tidak Akan Beri Jaminan Apa Pun untuk Proyek Kereta Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan jaminan apa pun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, Kalla menganggap proyek tersebut hanya proyek biasa.

"Ini investasi biasa, jadi tidak ada jaminannya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/1/2016). Menurut Wapres, sejak awal, proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung merupakan murni proyek bisnis BUMN Indonesia dan China. Tidak ada dana APBN dan proyek tersebut bukan proyek pemerintah.

"Dalam persetujuan sebelumnya, jaminan tidak dibutuhkan karena itu investasi biasa," kata dia. Proyek KA cepat merupakan proyek gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI).

Kedua perusahaan membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen, sedangkan 75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri.

Meski bukan proyek pemerintah, Presiden Jokowi melaui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 memasukkan proyek KA cepat Jakarta-Bandung menjadi proyek strategis nasional. Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018, dan bisa dioperasikan pada 2019.