Paket Kebijakan Ekonomi XII Belum Jalan, Jokowi Tegur Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar paket kebijakan ekonomi jilid XII bisa segera dijalankan di lapangan.

Jokowi menilai paket kebijakan ekonomi XII saat ini sebenarnya sudah baik, namun implementasi di lapangan belum optimal.

"Saya minta langkah perbaikan dalam paket ini betul-betul jalan di lapangan, dan berubah secara nyata. Jangan sampai hanya tertulisnya, tapi di lapangannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Hadir dalam rapat ini sejumlah menteri bidang ekonomi, yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo.

Hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

"Saya lihat misalnya, pembuatan PT (perseroan terbatas), mengenai hari dan biaya masih belum. Kemudian yang berkaitan dengan sertifikat tanah juga belum, ini agar diikuti di lapangan," ucap Jokowi.

Padahal jika diimplementasikan dengan baik, lanjut Jokowi, paket kebijakan ekonomi Jilid XII ini mampu memangkas sejumlah izin, prosedur, waktu dan biaya untuk kemudahan berusaha, terutama untuk pengusaha pemula.

Paket kebijakan XII adalah paket kebijakan yang mencakup 10 indikator berusaha.

Dari 10 indikator tersebut, jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur menjadi 49 prosedur.

Begitu pula jumlah perizinan yang dipotong dari 9 izin menjadi 6 izin.

Dari sisi waktu yang sebelumnya 1.566 hari, dengan paket ini dipersingkat menjadi 132 hari.

Jika diimplementasikan dengan baik, Jokowi optimistis peringkat ease of doing business (eodb) bisa naik dari 109 menjadi peringkat 40.

"Dalam praktiknya kita ingin ini benar-benar diikuti bersama. Terutama dalam implementasi di lapangan," ucap Jokowi.