Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Beberkan Masalah Dilematis Penurunan Angka Pengangguran

Kompas.com - 08/09/2016, 13:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa negara-negara di dunia sedang menghadapi masalah yang dilematis terkait persoalan pengangguran.

"Terus terang di G-20 nyaris separuh hari hanya untuk bahas ini (persoalan pengangguran)," ujar Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Saat ini kata dia, ekonomi dunia memang masih tumbuh. Tetapi pertumbuhan ekonomi itu tidak menciptakan banyak lapangan kerja.

Perkembangan teknologi yang pesat dalam satu dekade terakhir membuat ekonomi digital semakin berkembang. Hal itu membuat ekonomi semakin efisien dan tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja.

"Jadi hilangnya penciptaan pekerjaan itu karena ada efisiensi teknologi. Itu akan dihadapkan kepada upaya bagaimana pemerintah menciptakan lapangan kerja," kata Menkeu.

Hingga saat, sumber pekerjaan yang dianggap permanen dan berkelanjutan adalah sektor korporasi.

Oleh karena itu ia mengatakan pentingnya pemerintah memberikan iklim usaha yang kondusif sehingga dunia usaha bisa menjalankan usahanya dengan baik di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran pada Februari 2016 tercatat sebanyak 7,02 juta orang.

Angka ini menurun sebanyak 430.000 orang dibandingkan Februari 2015 yang sebanyak 7,45 juta orang.

Pada periode sama, jumlah penduduk yang bekerja juga turun 200.000 orang. Pada Februari 2016 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 120,65 juta orang, sedangkan pada Februari 2015 sebanyak 120,85 juta orang.

Kompas TV Jumlah Penganggur Turun di Era Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com