Anggota Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Segera Realisasikan PLTN

SLEMAN, KOMPAS.com - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pasokan listrik saat ini belum maksimal dan kebutuhan terus bertambah, sementara jika mengandalkan energi terbarukan tidak akan cukup.

"Kita sudah kompak di komisi VII untuk mempercepat PLTN," ujar anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, Kurtubi, disela-sela kunjungan kerja di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Teknologi Nuklir Nasional (PSTA Batan) Yogyakarta, Rabu (14/9/2016).

Menurut Kurtubi, listrik adalah kunci untuk menjadi negara berkembang. Ia menilai bahwa kebutuhan listrik di Indonesia semakin bertambah, tetapi pasokannya masih kurang.

Komisi VII DPR RI mendukung dan mendorong program 35.000 MegaWatt dan energi terbarukan.

Namun demikian, kata dia, jika hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga air, angin ataupun surya, maka pasokan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah.

"Untuk memenuhi kebutuhan, harus ada tambahan, ya dengan PLTN," kata dia.

Menurutnya, jika ingin membuka lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan listrik.

Dengan demikian, para investor berani berinvestasi di Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

"Kasihan anak-anak kita harus bekerja di luar negeri karena tidak ada yang mau berinvestasi di Indonesia. Listrik kurang, lapangan kerja tidak tercipta," kata dia.

Ia mencontohkan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah penghasil Jagung.

Hanya di sana tidak terdapat pabrik untuk mengolah hasil jagung karena pasokan listrik minim. Tidak adanya pabrik membuat serapan tenaga kerja akhirnya kurang maksimal.

"Semua butuh listrik , kalau model pelistrikan seperti sekarang kita akan jauh tertinggal. Malaysia sudah maju, Vietnam, bahkan Bangladesh sudah memulai PLTN," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah harus segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk memenuhi listrik Nasional.

"Semoga menteri ESDM yang baru nanti memahami betul pentingnya nuklir. Bila perlu setelah dilantik nanti langsung bilang, kita bangun PLTN paling lambat 2019," pungkasnya.