Sepanjang 2016, Pangan Ilegal yang Masuk ke Indonesia Tembus Rp 96 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Produk pangan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia secara ilegal pada tahun 2016 mencapai Rp 96 miliar.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini menyatakan perdagangan antar wilayah negara masih memiliki tantangan yang besar selain keamanan pangan juga faktor pengamanan wilayah perbatasan yang melibatkan aparat keamanan.

Selama tahun 2016 pihaknya menemukan praktik pangan ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Beberapa pangan ilegal antara lain bawang merah sebanyak 1.669.583 kilogram (kg) yang masuk sebanyak 102 kali. Kemudian beras sebanyak 723.700 kg sebanyak 9 kali, daging sebanyak 160.269 kg sebanyak 14 kali, daging bebek sebanyak 3.100 kg dan produk pangan lainnya dengan nilai ekonomi Rp 96 miliar," ujarnya di Kantor Badan Karantina Pertanian Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Menurut Banun, yang perlu mendapat perhatian adalah pemasukan ilegal bawang merah karena dimasukkan dari beberapa pantai timur Sumatera seperti Tanjung Balai Asahan, Belawan, Medan, Tanjung Balai Karimun, Banda Aceh.

"Bawang merah dan cabai jadi prioritas kami dalam operasi dengan aparat penegak hukum," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia masih menjadi pasar dan tempat berbagai produk pertanian ilegal.

"Hal tersebut disebabkan karena terdapatnya sekitar 200-an pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum terpantau secara optimal, baik oleh petugas karantina maupun oleh aparat keamanan," ungkapnya.

Kedepan dalam rangka memaksimalkan upaya pengendalian berbagai pangan illegal telah dilakukan secara mandiri oleh Badan Karantina maupun bersama aparat keamanan.

"Seperti TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian RI dan Instansi Kepabeanan. Kegiatan pengawasan bersama dilakukan di berbagai tempat pemasukan yang rawan," tambahnya.

Dalam hal jumlah, kasus yang ditangani oleh unit pelaksana teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Denpasar pada tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan 2015 lalu.

Pada 2016 ini, UPT-UPT tersebut menangani sebanyak 42 kasus, atau naik 46,2 persen dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 22 kasus.

"Peningkatan jumlah kasus ini diharapkan menjadi bukti bahwa penegakan hukum di bidang karantina hewan dan tumbuhan semakin kuat dalam mengawal UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan," tandas Banun.