Dorong Mutu Produk Pertanian dan Peternakan, Kementan Gandeng BPOM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan daya saing pangan olahan di sektor peternakan.

“Kerja sama ini dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian izin edar bagi unit pengolahan hasil (UPH) peternakan. Dengan begitu, hasil olahan peternakan dapat memiliki nilai tambah,” ujar Direktur Jenderal PKH I Ketut Diarmita di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Selasa (20/12/2016).

Ketut menjelaskan, selama ini UPH kerap kesulitan dalam mendapatkan izin edar produk olahan baik yang dikeluarkan oleh BPOM maupun Dinas Kesehatan.

“Mereka kesulitan dari segi biaya dan administrasi. Sebagian besar dari mereka juga tidak memenuhi persyaratan teknis standar bangunan dan sarana serta prasarana pengolahan. Proses produksi mereka juga belum memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, dengan dilakukan perjanjian kerja sama, pihaknya berharap dapat memberikan pendampingan kepada seluruh UPH di Tanah Air sehingga hasil-hasil olahan dari bidang peternakan dapat bersaing di pasar nasional dan membuka peluang pasar ekspor.

Dengan kerja sama itu, Kementan dan BPOM akan memberikan fasilitas bangunan dan pengolahan pangan olahan agar sesuai standar produksi.

“Kami akan berikan fasilitas bangunan dan alat pengolahan sesuai standar cara produksi pangan olahan yang baik. Kami juga akan lakukan pendampingan dan pembinaan sehingga kami bisa pastikan produk-produk yang mereka hasilkan sesuai ketentuan,” kata Ketut.

Sementara itu, Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM Suratmono mengatakan rencana kerja sama itu sudah mulai dikoordinasikan sejak April silam.

“Kita sudah diskusikan bagaimana bentuk kerja samanya. Kerja sama ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Suratmono.

Berdasarkan data Kementan, sejak tahun 2004, Kementan telah memfasilitasi sarana dan prasarana berupa bangunan dan alat pengolahan susu, daging, unggas dan telur kepada 372 UPH peternakan berbasis kelompok.

Namun, sebagian besar produk olahan UPH-UPH belum memiliki sertifikat izin edar sebagai jaminan atas keamanan dan mutu pangan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat berjalan sinergis dan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan peningkatan jaminan keamanan, mutu, dan daya saing produk pangan olahan peternakan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ketut.