Ini Penjelasan Sri Mulyani soal Pemutusan Hubungan dengan JP Morgan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara seusai memutuskan semua hubungan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, pemutusan hubungan dengan JP Morgan dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi. Hasilnya, kerja sama JP Morgan dinilai tidak menguntungkan pemerintah.

"Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama karena menganggap bahwa ini akan menguntungkan untuk kita dan partner kita," kata Ani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Seperti diketahui, dalam risetnya November 2016, lembaga keuangan tersebut menurunkan rekomendasi investasi di Indonesia dari overweight menjadi underweight.

Riset itu dianggap Kemenkeu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengganggu ekonomi Indonesia yang sedang berjuang untuk tumbuh di tengah pelemahan ekonomi global.

Menurut Ani, pemerintah akan menghormati semua produk yang dilakukan oleh lembaga riset asalkan harus akurat, kredibel, dan jelas metodologi risetnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan, sudah seharusnya semua lembaga partner pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan psikologis yang positif untuk perkembangan ekonomi Indonesia.

"Semakin besar namanya, dia semakin memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas dan kemampuan untuk menciptakan confidence," kata perempuan kelahiran Lampung, 53 tahun silam itu.

Tidak alergi

Meski memutuskan hubungan dengan JP Morgan, pemerintah menegaskan tidak anti-kritik atas hasil riset dari lembaga internasional.

Hanya saja, akurasi, kredibilitas, dan metodologi risetnya harus jelas. Pemerintah, kata Ani, perlu untuk mendengar apa pandangan dari masyarakat luar atau lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi. Hal itu dinilai penting untuk melakukan perbaikan internal pemerintah.

Namun, Ani mengingatkan bahwa lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah, apalagi memiliki nama besar, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan psikologi yang positif bagi perekonomian.

"Bukan (justru) melakukan apa yang disebut miss leading. Oleh karena itu, setelah kami melakukan evaluasi, kami ingin seluruh stakeholder mendapat message yang sama. Mari kita bekerja secara positif," ucap Ani.

"Pemerintah akan melakukan perbaikan dalam seluruh kebijakan fundamental ekonomi kita dan kami harap kebijakan itu di-recognize dan di-report. Kalau memang masih kurang, kami akan perbaiki," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.