Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SPBU akan Diwajibkan Sediakan BBG

Kompas.com - 13/03/2017, 13:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menyediakan satu dispenser khusus BBG.

"Peraturan Menteri nanti disiapan untuk mengatur itu, setiap SPBU minimal ada satu dispenser," kata Wakil Menteri Arcandra Tahar usai melepas roadshow kendaraan BBG di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta, Senin (13/3/2017).

(Baca: SPBU Asing Tak Bisa Jalankan Perintah Jokowi untuk Satu Harga BBM, Ini Alasannya...)

Arcandra mengatakan, kampanye penggunaan BBG ini harus dilakukan oleh seluruh kementerian dan pemangku kepentingan. Dari pihak ESDM salah satunya adalah dengan mengeluarkan aturan seperti rencana tersebut.

Terkait rencana ini, Kementerian Perhubungan diharapkan membuat regulasi penggunaan BBG untuk kendaraan bermotor, penyediaan bengkel SPBG, serta uji instalasi kendaraan. Sementara Kementerian Perindustrian diharapkan mengeluarkan regulasi yang mengatur spesifikasi produksi kendaraan dengan BBG oleh ATPM.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga diharapkan terus menyosialisasikan gas sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Adapun Kementerian Dalam Negeri diharapkan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan kendaraan instansi menggunakan BBG.

Kepastian Pasar

Untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmadja Puja menuturkan, pemerintah mendorong swasta untuk membangun SPBG.

"Pasokan gasnya akan dijamin oleh Pertamina dan PGN," kata dia.

(Baca: Tidak Punya Keset Kaki, SPBU Bisa Kena Sanksi)

Direktur Pemasaran PGN Danny Praditya mengatakan, saat ini emiten dengan sandi PGAS itu telah memiliki lima Mobile Refueling Unit (MRU) serta 11 SPBG.

Sesuai arahan Arcandra, PGN akan mengoptimalkan fasilitas eksisting, namun tak menutup kemungkinan penambahan SPBG. "Kami minta ke pemerintah, kalau kami bangun infrastruktur, pemerintah siapkan marketnya," kata Danny.

Sejauh ini, pemerintah juga belum mengeluarkan kebijakan harga BBG yang ditunggu-tunggu oleh produsen gas. Menurut Danny, harga yang wajar untuk BBG sekitar Rp 4.600 per liter setara premium.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com