Pengamat: Data Pertanian Berantakan, Harga Pangan Tak Terkendali

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan data pertanian yang tidak akurat kini tengah menjadi sorotan. Sebab, data pertanian menentukan arah dan kebijakan pembangunan pertanian ke depan dan berimbas pada tidak terkendalinya harga komoditas pertanian.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo kepada lembaga dan kementerian sudah tegas agar sentralisasi pengelolaan data terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk data pertanian, saat ini BPS masih bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menghitung produktivitas dan luas area pertanian.

"Untuk data pertanian, BPS ini kerja sama dengan Kementan. Jadi, BPS itu menghitung produktivitas, dan Kementan menyediakan data luas area. Jadi, kita sebenarnya juga kurang tahu berapa data riilnya," ujar Faisal dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian di Kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Menurut Faisal, tidak tersedianya data yang akurat menyebabkan harga pangan tak terkendali dan menyebabkan disparitas yang tinggi antar wilayah. Salah satu dampaknya adalah selundupan produk pertanian ilegal ke daerah-daerah yang tinggi harganya seperti Jakarta.

"Faktanya, setiap hari kita disajikan berita penyelundupan beras, gula, daging. Tidak mungkin, daging celeng bisa masuk ke Jakarta, kalau harga daging rendah," jelasnya.

Menurutnya, saat ini data yang paling tepat adalah harga. Karena dengan harga berbagai persoalan bisa terlihat seperti hukum ekonomi kebutuhan dan pasokan.

"Saat ini data yang paling bisa dipercaya adalah harga. Karena, semua bisa punya akses dan bisa merasakannya. Harga adalah interaksi antara supply dan demand, yang mencerminkan sehat-tidaknya kedua aspek tersebut. Karena, harga tidak bisa bohong," tegasnya.