Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas Minta Anies-Sandi Tak Fokus Pembatalan Reklamasi

Kompas.com - 15/05/2017, 05:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta untuk tidak sekadar fokus memikirkan pembatalan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

(Baca: Bappenas: Pantai Utara Jakarta Dalam Bahaya...)

Saat berbincang dengan Kompas.com di kantornya pekan lalu, Bambang meminta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta untuk memikirkan langkah mengantisipasi banjir dalam jangka panjang.

"Artinya, gubernur baru tentunya harus melihat dalam konteks yang lebih luas. Jadi bukan sekadar (adanya) pulau reklamasi atau tidak, tapi bagaimana strategi jangka panjang untuk mencegah Jakarta dari banjir, terutama (banjir yang datang dari) laut," kata Bambang.

Saat ini, pemerintah tengah membangun tanggul pantai untuk menanggulangi banjir rob yang kerap merendam pemukiman warga di wilayah Utara Jakarta. Adapun tanggul pantai dibangun di sepanjang wilayah Jakarta Utara yang kerap terdampak banjir rob.

Pembangunan tanggul pantai menggunakan APBN dan APBD DKI Jakarta. Hingga Maret 2017, tanggul pantai sudah terbangun sepanjang 1471 meter dan 313 meter tanggul sungai.

Totalnya, tanggul pantai dibangun sepanjang 20 kilometer dan diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Bambang memperkirakan, pembangunan tanggul pantai ini dapat menanggulangi banjir rob hingga 10 tahun ke depan.

"Kalau hanya menghitung masa gubernur 2 periode, mungkin (banjir) dapat diselesaikan dengan tanggul pantai. Tapi tentunya sebagai pejabat publik yang baik, kita enggak boleh hanya berpikiran 5-10 tahun, harus berpikir masa depan Jakarta ke depan seperti apa," kata Bambang.

Rencananya, pemerintah akan mengevaluasi efektifitas tanggul pantai setelah 5 tahun berjalan. Saat itu pula, pemerintah akan memutuskan untuk membangun tanggul laut atau tidak.

Pembangunan tanggul laut yang diprediksi menelan anggaran hingga Rp 80 triliun ini merupakan salah satu langkah penanggulangan banjir rob dalam jangka panjang.

"Nah di situlah nanti kebijakan reklamasi itu harus dipikirkan lebih jauh terkait dengan tanggul laut itu sendiri," kata Bambang.

Mantan Menteri Keuangan itu kembali mengingatkan perbedaan proyek reklamasi 17 pulau dengan pembangunan tanggul untuk menyelamatkan pantai utara Jakarta.

Adapun pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta disebut juga dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Reklamasi 17 pulau tercetus sejak pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan aturannya juga dikeluarkan saat itu.

Adapun NCICD merupakan program usulan pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2014 lalu. Pulau reklamasi, lanjut dia, ganya berfungsi sebagai penambahan wilayah dan tidak difungsikan sebagai penahan banjir dari laut.

"17 pulau reklamasi ini enggak ada hubungannya sama NCICD. Tapi kalau misalnya 17 pulau ini dibangun semua, kita harus membangun tanggul laut, maka tanggul laut itu sebaiknya dibangun di sepanjang pulau tersebut. Sehingga pulau itu sekaligus berfungsi sebagai tanggul," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com