Utang RI Capai 3.667 Triliun, Rakyat Jangan Khawatir?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kerap menyampaikan bahwa utang negara masih aman. Rakyat pun diminta untuk tidak perlu khawatir dengan situasi itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tak ingin besaran utang pemerintah menjadi cerita yang membuat masyarakat khawatir atau ketakutan.

Per April 2017 lalu, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.667 triliun. Angka itu naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016.

"Kami akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati-hati, transparan," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merasa, besaran utang pemerintah masih relatif terjaga. Sebab besaran utang itu masih di bawah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Persentase itu tutur Sri Mulyani jauh lebih baik dari negara berkembang lainnya. Sebab ada sejumlah negara justru memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 100-200 persen.

Di sisi lain, menurut Sri Mulyani, defisit anggaran negara juga dinilai masih lebih baik ketimbang negara berkembang seperti Brazil, Meksiko, dan Argentina, bahkan India sekalipun.

"Defisit kita juga di batasi undang-undang di bawah 3 persen. Kalau dibandingkan negara lain yang dianggap negaranya perform seperti India, defisit kita jauh lebih kecil," ucap Sri Mulyani. 

Selama ini, pemerintah kerap berutang untuk menutup defisit belanja di APBN. Hal itu dilakukan lantaran penerimaan negara belum optimal sehingga target tidak tercapai.

Sementara itu program pembangunan sudah dicanangkan di APBN dan perlu dana untuk menjalankan. Bila kekurangan pembiayaan, maka program pembangunan akan tersendat.

Menurut Sri Mulyani, masyakarat berhak mengatahui berbagai informasi itu sehingga tidak ada lagi cerita ketakutan dari utang pemerintah yang sudah mencapai Rp 3.667 triliun itu.

"Sehingga masyarakat memahami, sehingga juga melihat pilihannya kenapa kita berhutang, dan untuk apa kita berhutang, lalu bagaimana mengelolanya, jadi tidak menjadi cerita yang terlalu mengkhawatirkan bagi masyarakat," sambung ia.

Meski begitu, pemerintah juga kerap dikritik lantaran gemar berutang. Sebab faktanya, tidak semua utang digunakan untuk kepentingan yang produktif.

Selama ini sebagain utang itu digunakan untuk menutupi utang sebelumnya. Hal itu terjadi lantaran keseimbangan primer Indonesia justru mengalami defisit.

Defisit primer berarti kondisi dimana pengeluaran tanpa beban utang sekalipun tetap lebih besar dari jumlah penerimaan negara. Tak heran bila ada kritik pemerintah berutang untuk "gali lubang tutup lubang".