Gunakan Sistem Pengadaan Elektronik. Hemat Rp 19,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Fasilitas layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) ditargetkan menghemat anggaran Rp 19,5 miliar atau 15 persen dari total anggaran KKP hingga pertengahan Februari 2012 sebesar Rp 130 miliar.     

Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik diluncurkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional KKP, di Jakarta, Kamis (9/2/2012).

”Langkah ini  diharapkan dapat mengatasi permasalahan inefisiensi pengelolaan keuangan negara,” ujar Gellwynn.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Yulistyo Mudho mengatakan, pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik diharapkan meningkatkan transparansi, harga lebih rendah, biaya transaksi lebih murah, layanan publik lebih baik, siklus pengadaan yang  lebih pendek, serta mengurangi korupsi, kolusi, nepotisme, dan mafia proyek.

Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di KKP.

Menurut Yulistyo, potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan pemerintah dapat dikurangi karena minimnya kesempatan untuk bertatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia/rekanan sehingga kesempatan bersekongkol dalam pengaturan tender pemerintah dapat dicegah.

Tindak lanjut penerapan LPSE menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tahun 2008 hanya terdapat 11 LPSE, tahun 2009 terdapat 33 LPSE, dan pada 2010 telah berdiri 137 LPSE.

Jumlah LPSE sampai dengan akhir Mei 2011 sebanyak 238 LPSE yang telah diimplementasikan pada 344 instansi pemerintah. Sampai dengan awal 2012 ini, tercatat 311 LPSE di 646 instansi yang tersebar di 32 provinsi.

Sementara itu, capaian kinerja e-procurement yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2011 sebanyak 116 paket pekerjaan di mana 89 paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan efisiensi sebesar Rp. 48,9 miliar. Untuk tahun 2012 sampai dengan bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 99 paket dengan nilai Rp 130 miliar.