Pengusaha Minta Pemerintah Buat Paket Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pengusaha di Jakarta meminta pemerintah menyiapkan paket kebijakan. Paket tersebut diperlukan mengingat dampak kenaikan BBM berpengaruh pada kelangsungan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi Jakarta serta daya beli masyarakat.

“Bagi pelaku usaha dampak kenaikan BBM yang dirasakan adalah naiknnya biaya produksi sekitar 15 persen sampai 20 persen, dan biaya distribusi barang,” kata Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, Kamis (20/6/2013).

Menurut Sarman, kenaikan harga BBM kali ini terjadi pada momentum yang sulit. Sebab pengusaha baru saja menghadapi naiknya upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar 44 persen dari 2012.  Agar tidak terjadi dampak yang lebih buruk, dia meminta Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi dampak kenaikan BBM.

Kebijakan yang diinginkan adalah skenario kenaikan tarif angkutan umum. Lebih baik, kata Sarman, besaran tarif tersebut ditetapkan tidak melampaui daya beli masyarakat. “Penyesuaian tarif angkutan sangat penting dan strategis karena komponen ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan bahan bahan pokok,” katanya.

Kebijakan berikutnya adalah merumuskan bagaimana cara mengendalikan kenaikan harga harga bahan pokok dengan melakukan Operasi Pasar secara komprehensif. Tujuannya, kenaikan harga-harga bisa dikendalikan semaksimal mungkin.

Termasuk, imbuh Sarman, dibutuhkan kebijakan untuk jaminan pasokan pangan untuk DKI Jakarta. “Karena imbas kenaikan BBM ini merambah ke semua sektor termasuk pelaku UKM di bidang agribisnis, perlu antisipasi jaminan pasokan baik untuk kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha,” tutur dia.