Ditjen Pajak dan OJK Bersama Awasi Sektor Jasa Keuangan

Hal tersebut diwujudkan dengan keharmonisan peraturan perundang-undangan di kedua institusi.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menyatakan, ruang lingkup kerjasama ini meliputi harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan perpajakan, pemanfaatan data dan informasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Termasuk di dalamnya data dan informasi mengenai hubungan kepemilikan pelaku kegiatan di sektor jasa keuangan serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kedua belah pihak.

"Dengan adanya MoU ini kedua institusi sepakat untuk saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas masing-masing," kata Fuad di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

KONTAN/DJUMI PARTAWIJAJA

Fuad menambahkan, dukungan yang akan diberikan Ditjen Pajak kepada OJK akan meliputi pemberian data dan informasi berupa data identitas wajib pajak, informasi kepatuhan perpajakan dan atau data serta informasi mengenai hubungan kepemilikan pelaku kepatuhan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan data dan informasi yang dapat diberikan OJK kepada Ditjen Pajak meliputi data-data perpajakan bagi para pelaku usaha jasa keuangan.

Selanjutnya atas permintaan OJK, Ditjen Pajak dapat menugaskan pegawainya untuk diperbantukan atau dipekerjakan di OJK, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan kebutuhan OJK itu sendiri.

"Penandatanganan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku kegiatan di sektor jasa keuangan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan perpajakan, mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi keuangan dan perpajakan dari pelaku kegiatan di sektor jasa keuangan," tambahnya.

Selain itu, penandatanganan kesepakatan ini diharapkan juga akan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dan juga koordinasi dalam pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang jasa keuangan dan perpajakan.