Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan BI Rate Berdampak Panjang Pada Ekonomi

Kompas.com - 12/07/2013, 01:28 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dua kali berturut-turut dalam dua bulan terakhir, dinilai bakal berdampak panjang bagi ekonomi Indonesia. BI Rate kini berada di level 6,5 persen, setelah Bank Indonesia dalam dua bulan berturut-turut telah dua kali menaikkan suku bunga acuan itu.

"Kenaikan BI Rate yang dimaksudkan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah dan menyikapi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini, tentu akan memiliki dampak yang begitu besar dan panjang bagi perekonomian nasional, khususnya berkaitan dengan investasi dan kegiatan di sektor riil," papar anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta, ketika dihubungi, Kamis (11/7/2013).

Pada pertengahan Juni 2013, Bank Indonesia telah menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen, dari sebelumnya 5,75 persen yang berlaku sejak Februari 2012. Kemudian, Kamis (11/7/2013), Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin, menjadi 6,5 persen.

Dampak panjang bagi perekonomian nasional, papar Arif, berasal dari prinsip asimetris yang berlaku dalam ekonomi. Ketika Bank Indonesia menaikkan BI Rate, ujar dia, perbankan seketika menaikkan suku bunga kredit. Namun sebaliknya ketika BI Rate turun, lanjut Arif, tak serta-merta perbankan menurunkan suku bunga kredit.

"Perbankan akan melakukan proses wait and see yang cukup panjang (sebelum menurunkan kembali suku bunga kredit), sehingga akan merugikan perekonomian nasional khususnya sektor riil," jelas Arif.

Arif menduga, kenaikan BI Rate ini bertujuan mendorong kembali datangnya arus modal masuk (capital inflow), yang diharapkan akan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. "Namun, dalam kondisi yang tak menentu atau mengarah pada suasana krisis ekonomi, pasar dapat mengartikan naiknya BI Rate sebagai meningkatnya resiko, sehingga hasilnya akan kontraproduktif dengan tujuan menstabilkan nilai tukar itu sendiri," tutur dia.

Sementara untuk meredam lonjakan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, kata Arif, Pemerintah bisa menggunakan serangkaian kebijakan fiskal alih-alih menaikkan BI Rate. "Seperti dengan menaikkan pajak pada barang-barang non-tradable," paparnya.

Bila benar serangkaian kebijakan moneter Bank Indonesia yang dilakukan dua bulan terakhir adalah untuk menyerap dampak kenaikan harga BBM, Arif melihat ongkos yang dikeluarkan terlalu besar. Menurut dia, bisa jadi besarnya dana yang dipakai untuk "menghemat" subsidi BBM justru jauh lebih besar daripada nominal subsidi yang bisa dihemat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

Whats New
Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Whats New
Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com