Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perusahaan Otomotif Jepang Diminta Investasi di Indonesia

Kompas.com - 15/07/2013, 16:03 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta produsen mobil Jepang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memenuhi pasokan di pasar regional.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Perekonomian Jepang Akira Amari. Kepada wartawan dia menjelaskan, langkah itu bisa menekan impor komponen otomotif.

"Kita ingin production based mereka bisa di sini, dan saya tekankan tadi bahwa ada koordinasi yang belum berjalan baik," kata Hatta saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2013).

Hatta menambahkan koordinasi tersebut terkait Japan Indonesia Partnership Agreement, khususnya dalam hal Manufacturing Industry Development Economic Cooperation (MIDEC). Artinya, ada industri manufaktur kecil dan medium yang akan mendukung industri besar di Indonesia.

Harapannya, kegiatan manufaktur perusahaan-perusahaan Indonesia dengan dukungan perusahaan Jepang bisa terbangun. Hatta menjelaskan kunci dari MIDEC ini adalah menghilangkan ketergantungan terhadap komponen impor dalam mendukung industri di tanah air.

"Tadi saya tekankan dan saya minta dalam pertemuan berikutnya, MIDEC ini menjadi salah satu poin penting untuk kita realisasikan," tambahnya.

Di sisi lain, Indonesia juga menawarkan proyek kerjasama pembangunan proyek geothermal di beberapa lokasi di Indonesia, seperti yang sudah ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Jawa Tengah.

Hatta menyampaikan, investasi Jepang di Jawa Tengah ini memang masih terkendala lahan. Namun pihaknya optimis bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga Jepang segera bisa berinvestasi. Adapun lahan yang disiapkan mencapai 200 ha.

"Jadi sebetulnya relatif tinggal kecil saja untuk menyelesaikan itu. Batasnya kan Oktober sudah harus financial closing. Itu adalah proyek terbesar dalam pembangunan pembangkit listrik 2 x 1.000 MW," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com