Pemerintah Klaim 100.000 Orang Kaya Kembalikan BLSM

Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, orang yang mengembalikan BLSM itu lantaran menganggap dirinya tidak layak menerima.

"Sampai hari ini ada yang mengembalikan KPS sekitar 100.000-an. Tapi di lapangan belum tahu, soalnya data bergerak terus," kata Bambang saat konferensi pers di Kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Bambang menambahkan, penyebab mereka mengembalikan KPS ini adalah segan mengambil atau mereka menganggap dirinya lebih mampu sehingga tidak merasa pantas menerima BLSM. Apalagi, paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini hanya Rp 150.000 per bulan yang akan diberikan selama empat bulan berturut-turut.

Bila KPS dikembalikan, otomatis dana kompensasi tersebut juga akan dikembalikan ke pemerintah. Nantinya, pemerintah akan melaporkan sisa dana pengembalian KPS ini.

Hingga saat ini, jumlah penerima BLSM baru terserap 88,72 persen atau sekitar 13.778.859 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sisanya yang belum terserap sebesar 1.752.038 RTS atau mencapai 11,28 persen.

"Pengalaman di tahun 2008 saat pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dulu, kalau penyerapan sudah 90 persen, maka naiknya pun lambat," tambahnya.

Saat ini, pemerintah juga bersiap-siap untuk memberikan paket kompensasi untuk tahap II yaitu untuk bulan Agustus dan September 2013. Pemerintah memilih untuk menyalurkan dalam dua paket pengiriman agar tidak memakan waktu dan biaya.

Sementara itu untuk di Papua serta kawasan Indonesia Timur, pemerintah akan langsung menggabungkan dalam satu kali pemberian BLSM agar efektif. Hal ini karena penyaluran paket kompensasi ini memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar karena lokasinya yang hingga mencapai pelosok bahkan harus memakai pesawat terbang dalam menjangkaunya.