Paket Kebijakan Baik, Tapi Tak Cukup

Dihubungi di Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasentiantono, Sabtu (24/8/2013), berpendapat, paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintah pada dasarnya cukup baik. Namun itu tidak cukup.

Paket kebijakan ekonomi pemerintah, menurut Tony, bisa disebut baik karena ada sejumlah kebijakan yang menjawab penyebab pelemahan rupiah. Misalnya adalah kenaikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) impor yang secara langsung mendorong penurunan impor.

Namun ada penyebab lain yang belum tersentuh. Misalnya adalah kebijakan tentang suku bunga. ”Suku bunga desposito di bank saat ini tidak bisa menahan hasrat pemilik dana besar untuk menubruk rupiah,” kata Tony.     

Tony mengingatkan, penyebab rupiah terdepresiasi ada tiga hal. Pertama impor besar. Kedua, kebutuhan dollar amerika Serikat (AS) yang besar untuk membayar utang luar negeri. Ketiga, orang memindah asetnya dari rupiah ke dollar Amerika Serikat karena rupiah tertekan inflasi sedangkan suku bunga deposito di bank tidak menarik.       

”Necessary  but not sufficient. Saya usul beberapa hal yang saya harap bisa menjadi sufficient condition,” kata Tony.     

Usulan itu meliputi tiga hal. Pertama suku bunga Bank Indonesia dinaikkan ke 6,75 persen atau bahkan 7 persen. Ini sebagai respon terhadap inflasi tahunan sebesar 8,61 persen guna mengurangi insentif pemilik dana atau deposan untuk memindah rupiahnya ke dollar AS.     

Kedua, pemerintah mesti melakukan negosiasi untuk menjadwal ulang tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah dan swasta. Hal ini pernah dilakukan saat kiris ekonomi tahun 1998 melalui Jakarta Initiative.     

Ketiga, meminjam pinjaman siaga dari Chiang Mai Initiative untuk memperkuat cadangan devisa yang saat ini meluncur turun ke 92,7 miliar dollar AS. Padahal dua tahun yang lalu mencapai RP 124,7 miliar dollar AS.     

Chiang Mai Initiative adalah kerjasama 10 negara Asean ditambah Jepang, China, dan Korea Selatan. Substansi kerjasamanya adalah manakala terjadi krisis pada negara Asean, maka Jepang, China, dan Korea Selatan siap memberikan bantuan untuk memasok cadangan devisa.