Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI: Banyak BPD Ingin Ikut "Branchless Banking"

Kompas.com - 03/09/2013, 11:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mengklaim, banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ingin turut ambil bagian dari branchless banking (layanan perbankan tanpa kantor), sebagai Unit Pelayanan Layanan Keuangan (UPLK).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, tanpa merinci angka memastikan pertumbuhan layanan bank tanpa kantor, menunjukkan kondisi positif. "Support dari telco oke, dari bank-bank juga oke," kata Waas ditemui di sela-sela Financial Services Summit 2013, di Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Ia juga mengatakan, ke depan layanan tersebut akan dibuka untuk semua bank, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). "Nantinya kan bisa gabung dengan program mereka. Saat ini banyak BPD yang ingin ikut, tapi saya belum lihat kesiapannya," ujarnya lagi.

Branchless banking merupakan kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor, namun dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat unbanked.

Berdasarkan hasil survei neraca rumah tangga BI pada 201, baru 48 persen dari total rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di bank, lembaga keuangan non bank dan non lembaga keuangan.

Pelaksanaan uji coba branchless banking oleh BI dilakukan secara terbatas di 8 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, dari Mei hingga November 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com