Belanja Pemerintah Hanya untuk Bayar Pegawai dan Subsidi

Pemerintah, menurutnya tidak mau mengorbankan kepentingan belanjanya. "Selama ini proporsi belanja pemerintah pusat selalu fokus pada belanja pegawai dan belanja subsidi," kata Lukman dalam diskusi bertajuk "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat atas Anggaran Berdasarkan Konstitusi di kantor Seknas FITRA, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Lukman memaparkan rata-rata pertumbuhan belanja pegawai dalam kurun 7 tahun terakhir sebesar 16 persen atau Rp 22,18 triliun. Jumlah rata-rata belanja pegawai ini lebih besar dari rata-rata belanja pusat.

"Bahkan, rata-rata pertumbuhan belanja pegawai yang 16 persen itu lebih besar dari rata-rata pertumbuhan belanja pusat yang hanya 12 persen," ungkap Lukman.

Lebih jauh Lukman memaparkan belanja pegawai naik 3 kali lipat dari Rp 73 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 232,9 triliun di tahun 2014 mendatang. Dari angka sebesar itu, Lukman mengeluhkan kualitas dan perbaikan layanan birokrasi belum berjalan dengan baik.

"Sepertiga belanja pegawai dialokasikan untuk tenaga tidak produktif, seperti tunjangan. Selain itu, belanja pegawai terus naik dan struktur pemerintahan semakin membengkak," kata Lukman.

Menurut Lukman, reformasi birokrasi seharusnya menghasilkan birokrasi yang efisien dari sisi struktur dan biaya, namun kaya akan fungsi. "Kebijakan belanja pegawai harus diikuti moratoriun dan pembekuan lembaga yang tidak efektif dan tumpang tindih. Selain itu, skema tunjangan juga harus diperbaiki," katanya.