Mobil Murah Vs Perbaikan Transportasi Publik, Ini Solusinya...

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, sebenarnya, ada solusi dari permasalahan tersebut. Menurutnya, jika pemerintah ingin melanjutkan program kebangkitan industri otomotif, tetapi juga dibarengi dengan perbaikan transportasi publik, yang harus dilakukan ialah bukan menghasilkan mobil-mobil pribadi, melainkan menghasilkan bus.

"Misalnya, bus listrik atau bus hybrid. Yang memproduksi bus ini akan diberi insentif," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2013).

Menurut Danang, bila melakukan hal tersebut, pemerintah akan menyelesaikan dua hal. Satu sisi, kinerja sektor perindustrian baik, begitu juga dengan sektor perhubungan. Industri otomotif tetap tumbuh disertai perbaikan transportasi publik.

Selain itu, lanjut Danang, pihak lain yang diuntungkan adalah pengusaha transportasi yang selama ini selalu kesulitan melakukan peremajaan unit-unitnya. Akibatnya, jumlah bus tak layak yang masih beredar masih banyak.

"Pengusaha angkutan banyak mengeluh harga bus mahal, mau pinjam di bank juga sulit, bunga juga tinggi, kenapa tidak itu saja yang kita dorong," ujar guru besar transportasi Universitas Gadjah Mada ini.

Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan ini, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak 20 kilometer per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ia berusaha agar kemudahan memiliki mobil murah tidak sampai membebani arus lalu lintas di Jakarta.