"BPK ada program baru, salah satunya yaitu menutup jalur korupsi saat tender-tender dan itu ide bagus," ujar Dahlan, Rabu (18/9/2013).
Dahlan pun tak mau memaksa semua perusahaan BUMN menggunakan sistem BPK yang baru. Menurut Dahlan, keputusan memakai sistem BPK diputuskan oleh masing-masing direksi BUMN. "Seluruh BUMN, kalau mau bersih semuanya begitu, kalau enggak berarti enggak mau bersih," jelas Dahlan.
Dahlan menjelaskan, BPK melakukan penyempurnaan sistem pembayaran dalam proyek tender. Dengan sistem tersebut, PPATK lebih praktis mengontrol dan menelusuri aliran dana.
Dahlan mengaku sudah pernah menggunakan sistem BPK saat menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Bos Grup Jawa Pos itu melihat sistem tersebut bisa mengawasi semua transaksi.
"Sama seperti waktu e-audit, saya juga yang pertama melaksanakan ide BPK itu, saat saya masih jadi Dirut PLN, kan saya yang pertama melaksanakan itu," papar Dahlan. (Adiatmaputra Fajar Pratama)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.