Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Penjualan Mobil Murah Dialokasikan ke Daerah

Kompas.com - 19/09/2013, 13:43 WIB
Didik Purwanto

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana melakukan alokasi mobil murah ke 33 provinsi agar penjualannya tidak terkonsentrasi di kota-kota besar.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, program mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) diharapkan juga bisa diarahkan untuk pasar ekspor guna memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN 2015.

"Saya mengharapkan itu untuk ekspor. Produksi berbasis di dalam negeri untuk ekspor," kata Hatta di Jakarta, Rabu (18/9/2013) malam.

Hatta meyakini, kebijakan mobil murah yang sudah dirilis ini akan terus dievaluasi, khususnya soal kemungkinan dampak ke kemacetan Ibu Kota.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, bahkan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait kebijakan mobil murah ini.

"Kalau kebijakan ini gagal, tidak tercapai, ya dievaluasi. Tapi, seharusnya kebijakan ini jangan disikapi negatif," katanya.

Hatta ingin Indonesia bisa menjadi basis produksi untuk mobil murah di kawasan Asia. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Thailand. Namun, perusahaan otomotif di Thailand sempat merelokasi pabriknya, salah satunya ke Indonesia karena dampak banjir beberapa waktu lalu.

"Indonesia ini harus dijadikan produk jasa untuk ekspor, seperti Thailand. Indonesia harus merebut itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengemukakan, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan program LCGC atau mobil murah ramah lingkungan itu. Menperin berjanji akan mengajak bicara para produsen LCGC untuk mengatur distribusi mobil agar nantinya penjualan mobil murah itu tidak terkonsentrasi di provinsi tertentu saja.

"Saya mau bicara dengan mereka (produsen) soal penjatahan tiap wilayah. Saya mau ngomong sebagai teman saja. Itu kan (distribusi) bebas sebenarnya. Kalau dari 33 provinsi, katakanlah 10 kota ada traffic jam, yang lain kan tidak (macet)," ucap Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TransNusa Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Suku Bunga BI Naik, ST012 Dinilai Lebih Menarik

Earn Smart
Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Kesejahteraan Buruh Tani Era Jokowi dan Tantangan bagi Prabowo

Whats New
3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

3,84 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek pada Kuartal I 2024

Whats New
Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Dinilai Ciptakan Model Belanja Baru di Industri Digital

Whats New
Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Lowongan Kerja Perum Damri untuk SMA/SMK, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Asia, Ada Apa?

Whats New
Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Tak Mau Kejadian Nasabah Lempar Piring Saat Ditagih Kredit Terulang, PNM Kini Fokus Lindungi Karyawannya

Whats New
Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama JETCO dan Energi Bersih

Whats New
Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Sepatu Impor Sudah Diterima Pemilik, Siapa yang Tanggung Denda Rp 24,74 Juta?

Whats New
BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

BI: Biaya Merchant QRIS 0,3 Persen Tidak Boleh Dibebankan ke Konsumen

Whats New
Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Pemerintahan Baru Bakal Hadapi 'PR' Risiko Impor dan Subsidi Energi

Whats New
Kinerja Baik APBN pada Triwulan I-2024, Pendapatan Bea Cukai Sentuh Rp 69 Triliun

Kinerja Baik APBN pada Triwulan I-2024, Pendapatan Bea Cukai Sentuh Rp 69 Triliun

Whats New
Hadirkan Fitur Menabung Otomatis, Bank Saqu Siapkan Hadiah 50 Motor Honda Scoopy 

Hadirkan Fitur Menabung Otomatis, Bank Saqu Siapkan Hadiah 50 Motor Honda Scoopy 

Whats New
Bahan Pokok Hari Ini 30 April 2024: Harga Daging Ayam Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Bahan Pokok Hari Ini 30 April 2024: Harga Daging Ayam Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com