Perlu Beragam Solusi Atasi Dampak Mobil Murah

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ipoeng Purnomo mengatakan, jika dilihat realitasnya, kehadiran mobil murah yang terkonsentrasi di ibu kota, akan menjadikan Jakarta sebagai lahan parkir terbesar.

"Bagi yang tinggal di luar kota, mobil murah jadi solusi. Ketika masuk di Jakarta, jadi masalah," kata Ipoeng di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Ipoeng mengatakan, ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak mobil murah yang berupa kemacetan. Pertama pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta bisa mengeluarkan kebijakan park and ride.

"Pengguna mobil pribadi, dikumpulkan di satu titik tertentu. Di situ ada angkutan publik yang memadai, misalnya transjakarta. Di sana orang parkir kendaraan, dan mereka pergi ke tempat yang lain dengan tujuan masing-masing, dengan transportasi umum," jelasnya.

Solusi kedua adalah ketersediaan transportasi umum yang nyaman. "Mobil murah belum tentu nyaman. Angkutan umum yang murah, belum tentu jamin aman dan nyaman," imbuhnya.

Ipoeng juga mengatakan, penggunaan electronic road pricing (ERP) juga bisa dijadikan solusi mengatasi lonjakan mobil di jalanan ibu kota. Selain itu, masyarakat juga diimbau mengurangi penggunaan multipurpose van (MPV) yang besar.

"Kebijakan pelat nomor ganjil genap juga bisa diuji coba, tinggal bagaimana nanti evaluasinya, apakah efektif atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu, distribusi ataupun kuota mobil murah yang digembor-gemborkan pemerintah sebagai upaya antisipatif kemacetan dinilai kurang efektif.