JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, potensi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) mobil murah sangat kecil. Hal ini terkait dengan pemberian insentif pajak bagi produsen mobil murah.
"Total PPnBM saja kecil, apalagi cuma dari mobil. Ini kan bukan hilang (pajaknya), karena ini mobil baru. Potensi tambahnya bukan tidak ada, tapi kecil. Yang penting Indonesia itu memiliki merek mobil murah," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Senin (23/9/2013).
Sekedar informasi saja, pemerintah memberikan insentif pajak untuk produsen mobil murah di antaranya penurunan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari 20 persen menjadi 10 persen dan dari semula 10 persen menjadi 20 persen.
Namun insentif pajak tersebut hanya bisa diberikan untuk mobil murah dengan harga di bawah Rp 100 juta, konsumsi BBM sekitar 20-28 km per liter dan tidak menggunakan BBM bersubsidi,
Sementara mengenai penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil murah, Bambang mengatakan, bila memaksakan diri justru bisa membuat mesin mobil tersebut cepat rusak. Karena mobil ini memang didesain khusus untuk BBM non subsidi.
"Menurut saya, mesin yang seharusnya pakai oktan tinggi terus memakai oktan rendah, maka mesinnya akan rusak cepat. Ini betul memang begitu. Memang kenyataannya begitu," kata .
Saat ini, Kementerian Keuangan menyerahkan mekanisme aturan kewajiban mobil murah harus memakai BBM non subsidi ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Untuk di BKF sendiri, hanya menghitung insentif pajak yang diberikan ke produsen mobil murah tersebut.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
