Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Ngotot Beli Peternakan, Nasionalisme Australia Terusik

Kompas.com - 25/09/2013, 13:29 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tetap menginginkan membuka lahan peternakan seluas 1,5 juta hektar di Australia. Rencana untuk membuka peternakan ini dilakukan untuk memastikan pasokan daging di dalam negeri.

Untuk mencari peluang bisnis tersebut, Menteri Keuangan Indonesia Chatib Basri sudah menyetujui untuk mencari perusahaan peternakan Australia yang akan diakuisisi. "Saya pikir perusahaan BUMN akan menindaklanjutinya," kata Chatib, seperti yang dilansir The Australian.

Namun, keinginan Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal Australia dengan kepemilikan saham mayoritas membuat nasionalisme Australia terganggu. Bahkan, media Australia memberitakan, keinginan Indonesia itu akan memperburuk proteksi Australia.

Menteri Pertanian Barnaby Joyce menyatakan, kepemilikan lahan oleh Indonesia di Australia itu bertentangan dengan kepentingan nasional Australia. Selain itu, Pemerintah Australia juga keberatan dengan kebijakan impor sapi Indonesia yang dinilai terlalu protektif.

Indonesia yang membuat program swasembada daging membuat ekspor daging sapi dari Australia tersendat. Tercatat tahun ini, jumlah sapi yang diperdagangkan hanya mencapai 267.000 ekor, sepertiga dari volume ekspor Australia empat tahun lalu.

"Jadi ide melihat swasembada itu adalah Indonesia berinvestasi di Australia dengan cara mendirikan perusahaan patungan di Asutralia," kata Chatib. Jika perlu, kata Chatib, Indonesia mengimpor sapi dari peternakan milik Indonesia.

Sementara itu, sumber The Australian menyebutkan, Orang Kementerian Pertanian Indonesia telah mengajukan lahan peternakan ke Pemerintah Australia. Namun, Departemen Pertanian Australia menolak permintaan data tersebut.

Departemen Pertanian Australia menolak memberikan informasi tersebut dengan alasan, data tersebut tidak diberikan kepada pihak di luar Australia termasuk Indonesia. Selain itu, Australia khawatir, Pemerintah Indonesia menggunakan informasi itu untuk mem-blacklist lahan peternakan yang berpenyakit, atau karena alasan komersial lainnya.

Penolakan untuk memberikan data peternakan di Australia itu juga disampaikan oleh Luke Bowen, ketua asosiasi peternak. Bowen mengatakan, peternakan Australia saat ini tidak memiliki masalah kesehatan terkait ekspor ternak sejak 30 tahun silam.

Pernyataan dari Australia itu terkait dengan pernyataan dari Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Bayu Krisnamurthi, yang mencemaskan tentang keamanan dan kesehatan peternakan di Austaralia. (Asnil Bambani Amri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Whats New
60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com