Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi Ketergantungan Impor BBM

Kompas.com - 30/09/2013, 11:33 WIB
Didik Purwanto

Penulis


YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini memang menjadi salah satu negara dengan impor bahan bakar minyak (BBM) yang besar. Namun untuk menjaga kestabilan neraca keuangan negara, ketergantungan impor BBM tersebut secara perlahan harus dikurangi.

Vice President Human Resources Communications and General Services Total E&P Indonesia Arividya Noviyanto mengatakan, Indonesia dengan kestabilan politik dan perekonomiannya harus memanfaatkan peluang tersebut untuk bisa menarik investasi asing agar mau berkontribusi meningkatkan cadangan minyak nasional.

"Agar produksi minyak nasional terjaga, Indonesia perlu menarik investasi (asing). Indonesia saat ini masih dipandang sebagai negara yang stabil situasi politik dan ekonominya. Jadi jangan tergantung impor," kata Arividya saat Workshop Meliput Industri Hulu Migas di MM UGM Yogyakarta, Minggu (29/9/2013).

Ia menambahkan, banyak lokasi di Indonesia yang memiliki cadangan minyak cukup besar. Namun karena tidak ada sumber daya dan teknologi maka eksplorasi cadangan minyak tersebut terhambat.

Ia mengharapkan berharap ada kebijakan yang jelas dari sisi pemerintah terkait investasi asing di dalam negeri termasuk kontribusi keterlibatan asing dalam peningkatan cadangan minyak nasional.

Selain itu, pemerintah juga bisa memangkas birokrasi perizinan agar asing ataupun nasional bisa berinvestasi secara mudah dan cepat di Indonesia. Jika perlu, pemerintah bisa memberi insentif agar pengusaha untung dan produksi minyak nasional terselamatkan.

Di sisi lain, pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk menjaga birokrasi perizinan ataupun mempermudah pemberian insentif bisnis bila diperlukan.

"Memang itu tidak mudah bagi pemerintah. Pelaksanaannya juga sangat sulit. Namun fiskal policy juga harus mendukung. Kita juga bisa diajak Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR karena kami juga sangat mendukung. Kami juga bisa menjadi partner bagi pemerintah. Otomatis nanti penerimaan negara juga meningkat," tambahnya.

Selama ini, konsumsi BBM dalam negeri terus meningkat. Di tahun ini saja kuota BBM bersubsidi ditargetkan mencapai 48 juta KL dan di tahun depan akan mencapai 50 juta KL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com