Polemik Mobil Murah karena Waktu yang Tidak Tepat?

Namun, karena keterlambatan administratif sehingga baru keluar pada tahun ini ketika kondisi ekonomi sedang goyah. "Tanya orang otomotif. Mereka itu nunggu-nunggu kok tidak ditandatangani terus, sampai sekarang baru diteken, jadi timingnya aja. Waktu itu kita belum membicarakan perlambatan prekonomian kan," kata dia di Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Oleh karenanya, lanjut dia, banyak yang sudah indent tahun lalu. Namun, ia mengatakan karena sudah diputuskan, maka kebijakan tersebut mau tidak mau harus berjalan. "Paling-paling nanti bagaimana mengurangi dampak negatif. Itulah karena terlalu ditunda-tunda dulu ya," lanjut Anton.

Kebijakan LCGC yang dikeluarkan pemerintah memang memunculkan kontroversi. Mulai dari kemacetan ibukota, ancaman terhadap ketahanan energi, sampai potensi pajak yang menguap yang ditaksir mencapai Rp 10 triliun per tahun.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi, Sabtu (28/9/2013) menjelaskan, potensi kerugian negara itu muncul dari berkurangnya penerimaan pajak akibat kompensasi 10 persen dari pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang diberikan Pemerintah untuk mobil murah.

Sementara itu, Analis Kebijakan Publik dari Universitas Paramadina Dinna Wisnu, Sabtu, mengatakan kebijakan LCGC justru akan menggerus BBM bersubsidi. Menurutnya, sebenarnya orang yang tertarik membeli mobil murah ini adalah mereka yang tidak sanggup membeli Pertamax dalam jumlah besar.

Padahal, diprediksikan, dari seluruh agen pemegang merek yang memproduksi mobil tersebut, jumlah mobil yang dikeluarkan mencapai 600.000 unit per tahun.